Di Pilkada Mabar, Petrus Salamin Pinang Alo Basri Sebagai Wakil

Baca Juga

 

Petrus Pius Salamin
Petrus Pius Salamin

Jakarta, Floresa.co – Bakal Calon Bupati Petrus Pius Salamin sudah meminang Alo Basri sebagai calon wakilnya dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Manggarai Barat, Flores,NTT yang digelar Desember mendatang.

Alo Basri adalah Ketua DPC PKB Kabupaten Manggarai Barat. “Belum kita umumkan secara resmi, tapi dalam ancar-ancar kita sudah ada kesepakatan bersama nanti Pak Alo Basri yang akan jadi wakil,”ujar Petrus Salamin kepada Floresa.co, Sabtu (28/3/2015).

Petrus mengatakan antara dia dan Alo Basri sudah menjalin komunikasi yang itensif untuk sama-sama maju dalam Pemilukada Mabar tahun ini. “Hanya saja persoalan rekomendasi dari DPP Pusat belum dikeluarkan,”ujarnya.

Terkait partai politik, Petrus mengatakan semantara ini masih berkomunikasi dengan pengurus DPP partai politik. “Sejauh ini memang belum ada rekomendasi dari partai mana pun,”ujarnya.

Karena itu, kata dia, deklarasi resmi dirinya dengan Alo Basri baru akan dilakuakan bila nanti sudah mengatongi dukungan dari partai politik. “Kalau minimal enam kursi sudah kami dapatkan, baru kami deklarasikan,”ujarnya.

Alo Basri sendiri sebelumnya disebut-sebut menjadi calon wakil dari bakal calon bupati Fidelis Pranda. Namun, belakangan Fidelis Pranda menggaet Benyamin Padju sebagai wakilnya.

Petrus Pius Salamin adalah salah satu pendatang baru di panggung politik Manggarai Barat. Dia adalah akademisi di Universitas Atmajaya Jakarta. Pria kelahiran 12 Oktober 1954 di Kampung Nara, Kempo ini merupakan lulusan magister dalam bidang Keuangan Pembanguan Daerah dari Birmingham University-Inggris.

“Melihat Manggarai Barat itu masih miskin dan terbelakang, saya terdorong untuk ambil bagian dalam proses pembangunan di sana,” katanya kepada Floresa.co beberapa waktu lalu.

Menurutnya,  kemajuan suatu daerah seperti Mabar sangat ditentukan oleh pemimpin di daerah tersebut.

“Karena itu, saya tidak cukup berteriak dari luar pagar, tapi berusaha menjadi kepala daerah, yang tentu secara politis dan hukum memiliki wewenang yang besar untuk mengatur kebijakan pembangunan di Mabar,” ujarnya. (PTD/Floresa)

 

 

Terkini