Ruteng, Floresa.co – Inosensius Fredi Mui, Aggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan, jalan milik provinsi di Manggarai Timur (Matim) perlu segera dirubah kebijakannya dari jenis pembangunan hotmix ke lapen.
Kata dia, hal ini perlu agar pembangunan jalan di daerah itu lebih efektif dan menjawab keluhan masyarakat pengguna jalan.
Selama ini, menurut Fredi, kebijakan Pemerintah Provinsi NTT untuk pembuatan hotmix tidak lebih dari 1 km tiap tahun anggaran.
Pembuatan hotmix ini juga lebih mahal ketimbang pembuatan lapen.
“Misalnya di Matim yang belum diperbaiki hampir 70-an km. Apakah harus menunggu 70 tahun baru tuntas?,” ujarnya , Kamis (19/3/2015)
Sebagaimana diketahui, jalan milik provinsi NTT di Matim yaitu jalur Bealaing-Mukun-Mbajang dengan jarak 110-an Km. Sejauh ini yang sudah diperbaiki hanya 40 Km yaitu dari Bealaing hingga Mukun. Sementara 70-an km lainnya yaitu dari ke Mukun ke Mbajang menuju kabupaten Ngada belum dibangun pihak provinsi.
“Harus ada pola kebijakaan dari hotmix ke lapen supaya lebih cepat selesai. Menurut saya jangan dipaksakan hotmix dengan dana terbatas begitu,” tutur Fredi, anggota komisi IV DPRD yang menangani infrastruktur.
Ia pun mencontohkan kebijakan anggaran di kabupaten Manggarai untuk membuat lapen sepanjang 1 Km lapen hanya membutuhkan Rp 600 juta-an.
Kalau dibandingkan angggaran provinsi 1 km untuk pembangunan hotmix, kata dia, akan menguncurkan 3 miliar lebih.
Padahal, sebut dia, kalau kebijakannya ke lapen maka uang 3 miliar tersebut pasti akan membangun 5 km dari target hotmix yang hanya 1 km tersebut.
Anggota Fraksi NasDem ini pun menyebutkan, akibat dari belum terselesaikannya jalan ini hasil pertanian dan komoditi masyarakat banyak yang dijual ke Ngada.
“Sehingga secara ekonomi malah Ngada yang diuntungkan karena petani lebih mudah akses ke Bajawa, Ngada ketimbang ke Ruteng (Manggarai) atau ke Borong (Matim),” ujar Fredi. (ARL/Floresa)
