Ilustrasi

Tetapi patut diingat, penafsiran juga merupakan masalah kekuasaan. Apapun yang diakui sebagai fakta paling solid tetap pada ujung-ujungnya akan bermuara pada siapa yang menafsirkan. Kalaupun seseorang merasa pernyataannya benar, tetap tergantung kepada siapa “wartawan” yang menuliskan berita. Kalaupun semua saksi mengaku kesaksiannya yang paling benar, tetap tergantung kepada “siapa” hakim yang memutuskan perkara.

Tak heran, beberapa tahun kemudian, perkara ini menjadi menguap begitu saja. Semula ada empat perwira dan 19 bintara polisi yang diduga terlibat. Namun sampai dengan tahun 2014 kemarin, mantan Kapolres Manggarai kala itu, AKBP Boni Tompoi yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, divonis bebas. Alasannya, mereka diserang para petani. Dengan demikian,sampai sekarang, tak satu pun yang pernah ditetapkan jadi tersangka.

Kebalikan yang dialami para petani. Sekitar 15 orang di antara mereka sudah meringkuk di balik jeruji besi.

Sebenarnya ada banyak pertanyaan yang mau diajukan bertolak dari kenyataan demikian. Siapa yang memutuskan perkara? Pengakuan siapa yang lebih dipercaya? Mengapa pengakuan para petani bisa diabaikan begitu saja? Bagaimana sekarang orang mengenang kejadian itu?

Namun pertanyaan demikian tak banyak artinya. Saat jarak waktu dengan insiden itu semakin jauh, perhatian tiap orang terhadap masalah tersebut makin menguap. Bahkan upaya mengingat lagi kasus itu dinilai sebagai upaya mereka yang “kurang kerjaaan.”

Pada 10 Maret 2015 lalu, tepat 11 tahun pasca kejadian itu keadaan sudah berubah jauh dan orang-orang di Manggarai punya setumpuk masalah bersama yang butuh konsentrasi dan perhatian.

Di kabupaten Manggarai, isu Pilkada mulai bergulir. Sebentar lagi, Lapangan Motang Rua dikerumuni orang banyak. Gegap gempita pesta demokrasi bakalan seru. Sebab pertarungan kekuasaan tak mungkin sepi.

Kematian orang-orang itu lantas tenggelam dengan sendirinya saat riuh politik Pilkada semakin menggema.