Ilustrasi

Floresa.co – Di Ruteng, ibukota Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada tanggal 10 Maret sebelas tahun silam, ada kejadian yang memilukan. Tepat di depan Polres Manggarai, lima orang petani asal Colol, Desa Uluwae (yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Manggarai Timur) ditembak mati. Satunya lagi meninggal di rumah sakit keesokan harinya. Dua puluh delapan yang lainnya terluka parah.

Dari cerita-cerita yang masih terekam, kota Ruteng saat itu menjadi senyap seketika. Lalu-lalang orang di seputaran pertokoan dan lapangan Motang Rua menghilang. Ruteng tiba-tiba berubah menjadi kota “mati.” Semua orang takut. Peluru yang terpeleset bisa mengenai siapa saja. Yang terlihat lain dari biasanya, darah tercecer dimana-mana saat peluru menyobek daging para petani tersebut.

Petani yang berjumlah sekitar 400 itu sebetulnya tidak datang tanpa sebab. Sehari sebelum Rabu berdarah itu, yakni tanggal 9 Maret 2004, tim gabungan dari Pemkab Manggarai menangkap tujuh petani. Mereka dituding melakukan pembabatan liar. Tidak menerima mereka diperlakukan begitu, yang lain mengambil sikap. Bupati Manggarai, Anton Bagul Dagur kala itu menjadi sasaran protes.

Tetapi nasib sial berpihak pada mereka. “Saat kami masih di dalam mobil, kami sudah ditembaki. Ada yang kena kaki dan ada yang langsung melarikan diri,” aku Yakobus, salah seorang warga adat Colol yang ikut mendatangi Polres pada hari Rabu itu, sebagaimana dilansir Bisnis.com (14/11/2014).

Kesaksian demikian hanya sedikit berpengaruh di kemudian hari. Sebab di ranah hukum, intepretasi semakin meluas. Fakta demi fakta dipertimbangkan secara teliti mengingat fakta-fakta hukum konon adalah sumber keadilan. Walaupun orang sebaliknya juga percaya bahwa fakta itu bisa dibuat dan direkayasa. Orang yang mau dianggap “benar” bisa membuat fakta. Tak heran, berbicara tentang fakta, orang bisa memperdebatkan segalanya. Fakta secuil dilihat seratus kepala tak lebih dari sebuah perdebatan panas.