Floresa.co – Nama Mateus Hamsi tak asing lagi di telinga masyarakat Manggarai raya terutama Kabupaten Manggarai Barat (Mabar). Pria asal kampung Rambang, Kempo, Kecamatan Sano Nggoang ini sudah malang melintang di dunia politik lokal.
Sejak 2004 lalu, ia sudah menempati posisi sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mabar. Ia juga adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Mabar.
Tahun 2010 lalu, Mateus tampil sebagai salah satu kandidat bupati Mabar. Namun, ia tak menang. Dan tahun ini, ketika momentum Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) kembali datang, Mateus pun menyatakan akan maju.
Tentu saja dia akan maju dengan kendaraan politik Partai Golkar yang memiliki lima kursi di DPRD. Tetapi, posisinya belum sungguh-sungguh aman di Golkar. Konflik di DPP Golkar membuat posisinya sebagai bakal kandidat bisa tereleminasi.
Pasalanya, selama ini Mateus dikenal masuk dalam gerbong Aburizal Bakrie. Namun, sejauh ini, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM hanya mengakui kepengurusan DPP Golkar kubu Angung Laksno.
Tetapi Mateus tak kehilangan akal. Dia menjadi penganut sejati adagium tak ada musuh dan kawan abadi dalam politik. Karena itu, begitu pemerintah memberikan pengakuan kepada kubu Agung Laksono, Mateus merapat ke sana.
Karena itu, dia hakul yakin, bila nanti kubu Agung Laksono yang memenangkan pertarungan di DPP Golkar, dirinya tetap bisa maju sebagai calon bupati Mabar dari Golkar.
Mateus sudah meminang politikus senior PDI-Perjuangan Paul Baut sebagai calon wakilnya. Paul Baut sendiri pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada periode 2004-2009 dari daerah pemilihan Papua.
Sebagai salah satu bakal kandidat, Mateus sudah menyusun rencana-rencana yang kelak dia lakukan bila dipercaya rakyat Mabar untuk menjadi bupati.
Dia mengatakan angenda pertama yang akan dilakukannya bila diberi mandat untuk pimpin Mabar adalah membenahi pola relasi antara pemerintah dan rakyat.
Menurutnya, itu dimulai dari bupatinya. Bupati kata dia harus dekat dan menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat.
“Sehingga di rumah jabatan bupati saya tidak pakai satpam. Nanti ada ruangan khusus di rumah jabatan bupati untuk menerima masyarakat. Kita jangan buat jarak antara bupati dan masyarakat,”ujarnya saat ditemui pekan lalu.
Bupati dan Wakil Bupati, katanya, juga akan rajin blusukan secara bergantian ke desa-desa. Dengan begitu keduanya, bisa mengetahui kondisi riil yang terjadi di masyarakat.
Agenda berikutnya yang akan dilakukan Mateus adalah memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan administrasi pemerintahan harus cepat. “Kalau perlu 1×24 jam sudah selesai,”ujarnya.
Terkait pelayanan ini, dia berencana mengubah jadwal kerja PNS di Mabar. Selama ini, hari kerja PNS di Mabar adalah Senen sampai Sabtu dengan jam kerja sampai jam tiga sore. “Kalau saya jadi bupati, saya buat seperti di Jakarta, Senin-Jumat kita kerja full sampai jam lima, Sabtu dan Minggu libur,”ujarnya.
Penemapatan birorakrasi terutama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga kata dia harus benar-benar sesuai prinsip the right man on the right place. “Harus sesuai dengan kompentensinya. Karena kunci pelaksanaan dari program-program bupati itu di satuan teknis itu, bupati hanya mengarahkan,”ujarnya.
Selain pembenahan di birokrasi, program yang tak kalah penting menurutnya adalah pemberdayaan masyarakat “Program yang saya buat adalah program yang berbasis kerakyatan”, ujarnya.
Berbasis keryakyatan menurut Mateus adalah program tersebut berdasarakan keunggulan di masing-masing kawasan di Mabar.
“Maksudnya, harus betul-betul sesuai dengan kondisi masyarakat di masing-masing wilayah. Umpanya, di Labuan Bajo dengan kepulauan-kepulauannya, program apa yang saya harus buat di sana,”ujarnya.
Untuk kota Labuan Bajo kata dia air dan rumah sakit tetap menjadi prioritas pertamanya. Kemudian jalan di dalam kota juga diperbaki agar lebih baik.
Sebagai pintu gerbang wisata di Flores, kota Labuan Bajo kata dia harus dibenahi mulai dari infrastrutur jalan di dalam kota, fasilitas air bersih dan yang tak kalah peting fasilitas kesehatan. Terkait air minum dia mengatakan begitu dilantik – bila terpilih – “saya akan mulai bekerja, saya akan datangi mata air,”ujarnya.
Nanti, sebagai kota wisata, di Labuan Bajo dia juga akan membangun sanggar-sanggar budaya dan pusat kerajinan lokal yang bisa dijadikan cindera mata bagi pelancong. Dan itu semua, kata dia, rencananya akan dibangun di Batu Cermin.
Batu Cermin akan menjadi starting point sebelum para pelancong bertamasya ke destinasi wisata lainnya di Manggarai Barat seperti pulau Komodo atau Sano Nggoang. “Sebelum turis-turis ke tempat wisata yang lain, mereka kita giring ke Batu Cermin dulu. Di situ kita suguhi mereka dengan berbagai atraksi budaya kita,”ujarnya.
Untuk Lembor, kata dia tetap dipertahankan sebagai sentra pertanian sawah, sebagai lumbung beras untuk Manggarai Barat dan daerah lainnya di NTT. Tetapi, petani juga perlu dibantu dengan program lain sebagai bantalan seperti ternak.
Nanti, akan dibuat pola pertanian sawah yang terintegrasi dengan peternakan. Hal seperti ini, kata Mateus, dilakuan petani di Tabanan Bali. Di sekitar sawah mereka juga dipelihara ternak sapi dan babi. Kotoran ternak kemudian akan dijadikan pupuk untuk tanaman pertanian.
Mateus juga berjanji memberikan dukungan untuk daerah Kuwus yang selama ini dikenal sebagai sentra produksi sopi dan gula merah.
Dukungan itu pertama-tama dimulai dari regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang memberikan perlindungan kepada para penyuling dan penjual sopi. Selama ini, kata dia, sering terjadi para penjual sopi ditangkap karena dituduh menjual minuman keras.
Demikian juga dengan gula merah. Mateus mengatakan di daerah Tomohon Sulawesi Utara, pemerintah daerahnya melakukan kerja sama dengan Belanda untuk mengekspor gula merah. “Kita juga bisa melakukan itu, kenapa tidak,”ujarnya.
Karena itu, menurutnya, nanti perlu ada keterlibatan dari Badan Usah Milik Daerah (BUMD) yang membantu dalam aspek pemasaran.
Demikian juga daerah lainnya, kata dia prioritas pembangunannya harus berdasarakan kelebihan yang ada di wilayah itu.
Sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat, pemerintah kata dia juga akan membuka akeses masyarakat untuk mendapatkan dukungan permodalan dari bank. Caranya, pemerintah akan membentuk semacam lembaga penjamin simpanan.
Lembaga ini akan menjamin pinjaman masyarakat yang ada di bank. Tentu, pendampingan kepada masyarakat kata dia tetap perlu agar pinjaman tersebut bisa dikembalikan.
Selama ini, kata dia, untuk modal kerja masyarkat sering mencari pinjaman di rentenir dengan bunga yang mencekik. Dengan adanya jaminan dari pemerintah daerah, masyarakat kelak akan memiliki akeses untuk mendapakan modal kerja di bank. Pinjaman itu dilakukan dengan jaminan dari pemerintah bukan dari masyarakat sendiri.
Pendapatan Asli Daerah juga akan ditingkatkan. Dengan begitu, kata dia, pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang lebar untuk membiayai berbagai program yang dibuat pemerintah.
Tahun ini, PAD Mabar ditargetkan sebesar Rp 60 miliar. Tahun 2014 lalu realisasinya mencapai Rp 51,49 miliar. Dan Mateus berjanji untuk meningkatkan PAD Mabar bila kelak terpilih.
Caranya kata dia dengan menggenjot sektor-sektor pertanian, tanaman perdagangan, pariwisata. Dan yang tak kalah penting menurutnya adalah membangun infrastruktur jalan yang memadai ke desa-desa di seluruh Mabar.
Dengan akeses jalan yang baik kegiatan ekonomi masyarakat akan lebih mudah. Dan pada gilirannya akan meningkatan pendapatan mereka dan juga pendapatan daerah.
PAD yang tinggi akan meningkatkan kemampuan pemerintah mendanai berbagai program kerkayatan. Mateus memberikan perhatian pada program kesehatan dan pendidikan.
Di bidang kesehatan, kata dia distribusi tenaga medis ke desa-desa ditingkatkan. Mereka kata dia harus diberikan gaji dan tunjangan yang memadai.
Di bidang pendidikan, Mateus mengatakan memberikan perhatian pada pendidikan anak dari keluarga tak mampu. Menurutnya, banyak anak dari keluarga tak mampu yang memiliki otak brilian. Tapi tak jarang terkendala biaya.
Untuk itu, Mateus berjanji memberikan pendidikan gratis bagi anak tak mampu secara ekonomi mulai dari jenjang SMP bahkan sampai sarjana.
Menuruynya, kabupaten Ngada yang memiliki PAD Rp 35 miliar bisa melakukan itu. Apalagi Mabar yang tahun ini memiliki target PAD sebesar Rp 60 miliar. (PTD/Floresa)
