Dokter Dupe Nababan, Direktur RSUD Ruteng
Dokter Dupe Nababan, Direktur RSUD Ruteng

Floresa.co —Rumah  sakit semakin sulit untuk didefinisikan. Tidak lagi mudah diterima bahwa rumah sakit adalah tempat di mana orang-orang sakit menemukan situasi yang lebih kondusif, mendapat perawatan yang baik, dan lantas menjadi sembuh. Rumah sakit bisa berarti rumah yang membuat kita jatuh sakit.

Itulah kenyataan yang dialami pasien bernama Enik Nangge (44) asal Wae Lengga, Kabupaten Manggarai Timur (Matim) di Rumah Sakit Umum (RSUD) Ruteng.

Pasalnya, ibu yang menderita sakit kista ini, setelah dioperasi—perutnya dibelah—dokter lalu angkat tangan atas penyakitnya. Kista yang dideritanya terlampau parah. Jika dilanjutkan, resiko yang diterima bisa lebih besar, begitu penjelasan para dokter.

Meskipun di satu pihak, alasan demikian dapat dimaklumi, di lain pihak kekuatiran kita juga cukup beralasan. Pihak dokter melimpahkan kesalahan pada alat yang sulit mendeteksi kista yang sudah merekat dengan dinding lambut sewaktu rontgen. Sementara pemerintah melihat persoalan tersebut hanyalah persoalan teknis. Benarkah demikian?

Sekurang-kurangnya keluhan keluarga pasien menyita perhatian kita.  Selain luka operasi yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh, keluarga petani ini mau tak mau harus berpikir keras untuk menutupi biaya perawatan selama tiga malam sebesar Rp 4.261.000 dan biaya pengobatan pembelian obat-obatan sebesar Rp 813.000.

Keluarga petani tersebut juga masih linglung dengan rekomendasi perawatan lanjutan di Bali, Makassar, ataupun Jakarta.

Yang memperkuat kekuatiran kita adalah bahwa ternyata keluhan pelayanan di RSUD Ruteng bukan untuk kali pertamanya. Awal tahun ini, keluarga pasien bernama Korbinianus Molmen Nomer dari Cancar mau tak mau mengamuk di ruang Instalasi Gawat Darurat lantaran ayahnya Philipus Nomer (76) “ditelantarkan” selama 12 jam.

Malahan, setelah beberapa kasus ini mencuat di media, beberapa orang tak tanggung-tanggung berkisah di Facebook, sebagian curhat ke tim Floresa.co tentang keluhan mereka terhadap pelayanan RSUD Ruteng.

Echa Inggrid Lawe, misalnya. Dia berkisah, salah satu anggota keluarganya meninggal karena tak mendapat pertolongan yang sesuai.

Bahkan ada pasien yang malah dipermalukan oleh pihak rumah sakit. “Kalau miskin, jangan masuk rumah sakit!”

Masihkan ini persoalan biasa? Tanggapan serius dari pihak rumah sakit dan pemerintah sangat kita harapkan. Tak perlu lagi, kita terus-menerus mendengar pengakuan dan minta maaf dari Dokter Dupe Nababan—sebagaimana terekam media yang sudah sebanyak 3 kali sejak tahun 2013. Pun ketegasan dari pihak pemerintah kita tunggu-tunggu.

Tuntutan itu tidak saja karena alasan kemanusiaan bahwa rumah sakit sudah semestinya memberikan pelayanan prima kepada pasien, tetapi juga karena alasan ekonomi. RSUD Ruteng merupakan aset yang berharga bagi pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai. Maka perhatian yang setimpal sudah seharusnya diberikan oleh pihak pemerintah.

Perlu diketahui, Kabupaten Manggarai termasuk salah satu daerah otonomi yang belum berhasil. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kusmolo mengatakan bahwa sekitar 60 % daerah masih gagal dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini terlihat ketika daerah-daerah masih belum mampu meningkatkan PAD.

Pada tahun 2013, PAD Manggarai berjumlah sekitar Rp 47,7 milliar. Angka tersebut masih jauh sekali di bawah anggaran alokasi dari pemerintah pusat Rp 452 milliar. Tak heran, untuk Kabupaten Manggarai, Kemendagri memberikan skor CC yakni  51, 98 dari skala 100.

Jika dicermati lebih jauh, amat disayangkan, karena rupanya untuk data 2012, dari PAD sebanyak Rp 38 miliar, Rp 13,75 miliar dari RSUD Ruteng. Kenyataan itu kontras dengan kondisi pelayanan rumah sakit, di mana hanya ada tiga dokter umum tetap dan petugas gagal memberi layanan prima.

Hal itu menandakan bahwa pemerintah daerah lebih banyak berperan sebagai pengelolah dana dari pemerintah pusat daripada berkreasi dalam meningkatkan PAD sebagaimana tujuan adanya otonomi daerah. Juga dapat dikatakan bahwa “kemalasan” seorang pemimpin dalam menggenjot jumlah PAD ternyata masih dibentengi oleh uang dari “orang-orang sakit”.

Dari gambaran ironis tersebut, kegeraman kita terhadap pelayanan RSUD Ruteng dan kurangnya keseriusan dari pihak pemerintah sangat beralasan. Lagi pula, kekesalan kita erat berhubungan dengan pemahaman bahwa rumah sakit adalah tumpuan harapan terakhir bagi orang-orang sakit. Rumah sakit jangan menjadi momok yang menakutkan. Bukankah sudah seharusnya kita cemas, takut, sekaligus marah bila “rumah sakit” justru memberikan harapan palsu?

Bahwasannya jumlah rumah sakit masih terbatas dan tentunya para petugas medis masih sangat dibutuhkan tidak boleh menjadi justifikasi untuk bertindak sewenang-wenang kepada pasien.

Jangan biarkan rumah sakit menjadi tempat orang malah jatuh sakit atau mengalami trauma panjang. Jangan sampai di RSUD Ruteng, orang sakit justeru berhadapan dengan jalan pintas menuju kematian.