Kamelus Deno (memakai jas merah) dan wakilnya Viktor Madur (memakai baju putih) saat mendaftar ke Sekertariat PAN pada Agustus tahun lalu, meminta dukungan untuk maju dalam Pilkada, Desember mendatang.

 

Pasangan Deno Kamelus-Viktor Madur Menftar ke PAN pada Agustus tahun lalu
Pasangan Deno Kamelus-Viktor Madur mendaftar ke PAN pada Agustus tahun lalu

Ruteng,Floresa.co – Tahun lalu Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional sudah membuka pendftaran bakal calon bupati Manggarai. Pendftaran yang dilakukan pada 20-28 Agustus 2014 itu berhasil menjariang dua pasangan bakal calon yaitu Deno Kamelus-Viktor Madur dan Maksimus Ngkeros-Stef Pelor.

Ketua DPC PAN Kabupaten Manggarai Lorens Gabur mengatakan penjaringan tahun lalu itu dilakukan berdasarkan regulasi pemilukada yang lama. Waktu itu, kata dia, pendaftaran dilakukan Agustus dengan perhitungan proses suksesi di Manggarai dimulai Februari tahun 2015 ini.

Namun, dengan adanya sejumlah perubahan regulasi, apakah PAN akan kembali membuka penftaran bakal calon? “Apakah nanti ada proses lagi, sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut dari provinsi,”ujar Lorens ketika berbincang dengan Floresa.co, Selasa (3/2/2015).

Lorens mengatakan terkait adanya perubahan regulasi pemilukada saat ini, internal PAN belum menentukan sikap poltik secara resmi, apakah kembali membuka pendaftaran bakal calon baru atau tetap mempertahankan bakal calon yang sudah pernah mendaftar sebelumnya.

PAN sendiri di DPRD Kabupaten Manggarai memiliki empat kursi. Jumlah tersebut setara dengan 11,43% dari total jumlah anggota dewan. Dengan jumlah tersebut, dukungan PAN sangat berarti bagi bakal kandidat yang harus memperoleh dukungan partai politik atau gabungan partai politik dengan jumlah kursi minimal 20% di parlemen.

Seperti diketahui, presiden Joko Widodo sudah menandatangani UU No 1 tahun 2015 tentang pemilukada. UU tersebut merupakan pengesahaan atas Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2014 yang sudah diterima DPR sebagai UU.

Dalam aturan ini, pemilihan kepala daerah dilakukan tanpa berpasangan dengan wakil. Wakilnya, nanti akan ditentukan sendiri oleh bupati terpilih. Namun, komisi II DPR merevisi kembali UU tersebut, termasuk ketentuan mengenai pemilukada tanpa wakil ini. (PDT/FLoresa)