Boni Hargens: KPK dan Polri Harus Berani Membuka Diri

0
585
Illustrasi
Illustrasi

Jakarta, Floresa.co – Pengamat politik Boni Hargens menilai ada skenario politik yang besar di balik kekisruhan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Menurutnya, skenario politik itu lahir dari orang-orang kuat yang memiliki niat buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia, terutama, agar segala kebobokran mereka tidak menguak ke publik.

“Di balik kekisruhan ini, ada orang-orang kuat yang ada dalam pemerintahan lama yang tidak ingin kasus-kasusnya terbongkar oleh institusi penegakan hukum kita, KPK dan Polri”, kata Boni dalam diskusi di Jakarta, Minggu, (25/1/15).

Boni melanjutkan, dalam kisruh ini, ada rumor Komjen Budi Gunawan (BG) yang merupakan calon tunggal Kapori, memiliki potensi untuk mengancam orang-orang kuat tersebut. Maka, ungkap Boni, mereka tidak menghendaki BW menjadi Kapori.

“Hal yang patut dipertanyakan, apakah KPK terlepas dari kekuatan itu atau bagian dari itu sehingga kasus yang menjerat BG murni persoalan hukum, bukan persoalan politis yang dimainkan kekuatan besar tersebut,” ungkapnya.

Di sisi lain, sahut Boni, penangkapan Bambang Wijojanto (BW) juga merupakan hasil karya dari orang-orang kuat ini. Mereka tidak ingin KPK membongkar kasus-kasus mereka.

“KPK adalah lembaga yang sangat disegani dalam pemberantasan korupsi. Maka, tak heran apabila orang-orang kuat tersebut berusaha menjatuhkan KPK”, tandasnya.

Oleh karena itu, kata Boni, KPK dan Polri harus berani membuka diri. KPK harus menunjukan bukti-bukti yang kuat sehigga BG menjadi tersangka. Begitu juga Polri harus menunjukan bukti bahwa BW telah bertindak melawan hukum.

“Polri harus menyampaikan secara terbuka dasar-dasar penangkapan BW, demikian dengan KPK terhadap BG”, tutup Boni.

KPK menetapkan Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka pada 12 Januari 2015 atas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait jabatan Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri.

Pada Jumat (23/1/2015), secara mengejutkan Bambang Widjojanto ditangkap oleh Bareskrim dan langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan menyuruh memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010.

Sehari berselang, pada Sabtu (25/1/2015), giliran Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja yang dilaporkan ke Bareskrim Polri. Adnan dituduh melakukan perampasan saham dan aset sebuah perusahaan pemotongan kayu di Kalimantan Timur.

Namun, Adnan membantah melakukan seperti apa yang diadukan. Ia menilai pelaporan terhadap dirinya adalah kriminalisasi dan rekayasa untuk menjatuhkan KPK. (ARJ/Floresa).

 

Advertisement

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini