Pemprov NTT: Kami Tidak Mungkin Serahkan Pantai Pede ke Pemkab Mabar

3
905

 

"Save Pede", adalah salah satu bentuk kampanye yang dilakukan sejumlah elemen sipil di Mabar, demi mempertahankan pantai itu sebagai ruang publik. (Foto: dok Floresa)
“Save Pede”, adalah salah satu bentuk kampanye yang dilakukan sejumlah elemen sipil di Mabar, demi mempertahankan pantai itu sebagai ruang publik. (Foto: dok Floresa)

Kupang, Floresa.co – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) menegaskan, tidak akan menyerahkan aset Pantai Pede di Labuan Bajo ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar), Flores.

Pihak Pemprov NTT mengatakan, tidak ada dasar hukum untuk penyerahan aset itu.

“Pantai Pede itu sudah jelas adalah aset provinsi. Kita tidak bisa ganggu gugat lagi,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Pemprov NTT, Lambertus Ibi Riti saat dihubungi Floresa.co, Kamis (22/1/2015).

Lambertus mengatakan, tidak ada pasal dalam UU No 8 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat yang mengatakan bawah aset provinsi yang ada di wilayah Mabar diserahkan ke pemerintah kabupaten.

“Tidak ada itu dalam UU bahwa semua aset provinsi diserahkan ke kabupaten. Yang ada itu, kabupaten induk menyerahkan aset ke kabupaten pemekaran. Tapi provinsi tidak menyerahkan aset. Dikerjasamakan iya, tapi diserahkan tidak,” tegasnya.

Menurutnya, kalau pun Pemkab Mabar ingin memiliki aset Pantai Pede, yang paling mungkin dilakukan adalah melalui mekanisme jual beli.

“Tidak mungkin ini diserahkan ke kabupaten. Itu UU model apapun. Mahal juga pak menyerahkan aset itu. Itu kabupaten harus siapkan cost banyak itu, bukan main-main cost-nya kalau mau ambil alih aset. Dia akan larinya ke situ (jual beli), tidak sekedar kita serahkan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov NTT sudah menyerahkan pengelolaan Pantai Pede ke pihak swasta, PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) untuk pembangunan hotel. Namun, rencana ini ditentang oleh masyarakat Mabar dengan sejumlah alasan, diantaranya Pantai Pede merupakan satu-satunya pantai di kota itu yang masih bisa diakses bebas oleh publik.

Masyarakat juga mempersoalkan kepemilikan aset tersebut. Karena menurut mereka, berdasarkan UU No 8 tahun 2003, aset-aset provinsi di wilayah Mabar seharusnya diserahakan ke Pemkab Mabar paling lambat setahun setelah pembentukan kabupaten itu. (PTD/Floresa)

Advertisement

3 Komentar

  1. Baca baik-baik UUnya Bos…….nanti diketawain. Dua pejabat berbeda dari Propinsi memahami pasal ini secara berbeda; Bagian Hukum menterkemahkannya dua versi bahwa pasal itu bukan bagian dari Batang Tubuh UU itu tetapi hanya ketentuan peralihan; lalu pasal itu ditermahkan "hanya sebagian saja yang bisa diserahkan ke Mabar, bukan seluruhnya"; nah pejabat ini tidak berani mengutip lurus pasalnya…..walahhhhhh…..

  2. Pemerintah propinsi menetapkan pantai pede sebagai ruang publik untuk masyarakat NTT yang ada di Labuan Bajo itu sama halnya pemerintah telah menjalankan tugas yang baik sebagai pejabat Negara, karena ketika itu ditetapkan sebagai ruang publik oleh pemerintah maka masyarakat dapat menikmatinya dengan biaya murah, karena satu satunya pantai yang bisa diakses oleh masyarakat NTT di Labuan Bajo adalah pantai Pede, tetapi kalua pemerintah provinsi NTT meneruskan privatisasi tersebut itu sama halnya pemprov NTT tidak peduli dengan suara rakyatnya sendiri, satu kata dari saya kalau jago melawan suara rakyat lajutkan privatisasi tersebut, pasti rakyat bertindak. kenapa rakyat bertindak pantai Pede itu sala satu tempat simbol sejarah bagi orang Manggarai.

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini