Tolak Bangun Hotel, Warga Mabar Tawarkan Solusi Pemanfaatan Pantai Pede

0
937
Inilah tawaran solusi pemanfaatan Pantai Pede oleh warga Mabar.
Inilah tawaran solusi pemanfaatan Pantai Pede oleh warga Mabar.

Labuan Bajo, Floresa.co – Warga Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) menolak tegas upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) yang ingin menyerahkan Pantai Pede ke PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) untuk pembangunan hotel.

Namun, mereka tidak sebatas menolak. Komunitas Bolo Lobo, salah satu kelompok anak muda yang selama ini aktif berkampanye agar Pantai Pede tetap menjadi ruang publik, menawarkan solusi kepada pemerintah.

Setelah acara sosialisasi oleh Pemprov NTT – terkait penyerahan pantai itu ke PT SIM – yang berlangsung di Labuan Bajo, Sabtu (17/1/2015) berlangsung ricuh, anggota Komunitas Bolo Lobo membentangkan gambar lay out plan Pantai Pede sebagai ruang terbuka atau ruang publik.

Aksi Bolo Lobo pun menarik perhatian para pejuang Pantai Pede dan sejumlah pegawai serta aparat kaeamanan yang masih berjaga-jaga di area kantor bupati, tempat acara sosialisasi berlangsung.

Dalam lay out plan tersebut, mereka merencanakan penataan Pantai Pede yang dilengkapi berbagai fasilitas berupa kuliner centre, toilet umum, area piknik, taman bermain, parkiran, area panggung, vocal point, pos jaga, dan jogging track.

Josi Jehabat, arsitek muda Bolo Lobo menjelaskan, masyarakat Mabar bisa menyumbangkan segala potensinya untuk membangun Pantai Pede sebagai ‘natas labar’ atau ruang publik dengan biaya murah, namun mendongkrak PAD lebih dari Rp 255 juta pertahun.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam sosialisasi, Pemprov NTT mengatakan, jika di Pantai Pede dibangun hotel, maka akan ada pemasukan Rp 225 juta rupiah per tahun ke kas daerah.

“Ini (lay out plan)  kita beri gratis ke Pemkab asalkan mereka mau serius melibatkan masyarakat. Jadi kita tidak perlu propinsi sana yang kelola aset di sini. Pak bupati tidak usah pakai alasan kita tidak punya dana. Soal PAD, kita bisa hasilkan lebih dari Rp 255 juta yang dibayarkan investor ke Pemprov,” katanya.

Icha Marta Tulis menambahkan, apa yang mereka buat merupakan teguran atas gaya top down approach yang sudah menjadi gaya lama pemerintah di mana masyarakat diajak hanya sebagai penyetuju konsep yang sudah ada.

“Kami ingin pemerintah mengajak masyarakat bicara, sejak rencana awal. Dan kami mau Pemprov dan investor tahu bahwa kami tidak hanya menolak tapi kami membawa tawaran solusi alternatif sesuai dengan keinginan kami menjadikan area Pantai Pede sebagai ruang publik,” ujar Icha.

Mereka merancang lay out plan tersebut untuk diserahkan kepada pemerintah Desa Gorontalo sebagai pengelola. Mereka berkomitmen memberi pendampingan teknis secara gratis.

“Kami ingin membuka mata Pemkab dan Pemprov bahwa anak tanah juga bisa. Tidak perlu segalanya diurus investor,” ujar Ica. (MN/ARL/Floresa)

Advertisement

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini