Terkait Konflik Pantai Pede, Bupati dan Ketua DPRD Mabar Lawan Pemprov NTT

1
738
Gubernur NTT Frans Lebu Raya
Gubernur NTT Frans Lebu Raya
Gubernur NTT Frans Lebu Raya

Floresa.co – Pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) – Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan ikut bersama warga melawan upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) yang ingin menyerahkan Pantai Pede ke PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) untuk pembangunan hotel.

Meski semula Bupati Agustinus Ch Dulla dan Ketua DPRD Mateus Hamsi tampak bersikap abu-abu, namun kuatnya tekanan publik membuat mereka secara tegas menyatakan menolak langkah Pemprov NTT.

Keduanya menyatakan sikap dalam acara sosialisasi oleh Pemprov NTT – terkait penyerahan pantai itu ke PT SIM – yang berlangsung di Labuan Bajo, Sabtu (17/1/2015).

Pada kesempatan tersebut, Hamsi yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Mabar mendesak Dulla untuk sama-sama menolak pengeolaan Pantai Pede oleh pihak ketiga sebagaimana diinginkan Pemprov NTT.

“Kami DPRD Manggarai Barat meminta kepada Bupati Manggarai Barat bahwa masyarakat Manggarai Barat menolak. Kami juga menolak”, kata Hamsi.

Ia melanjutkan, “Sampaikan (kepada gubernur) bahwa sosialisasi ini ditolak. Nanti kami DPRD Manggarai Barat akan ke DPRD Provinsi dan Gubernur NTT untuk menyampaikan (penolakan ini).”

Bupati Dula yang menjadi moderator dalam acara sosialisasi itu juga menyatakan menolak. Dalam pernyataannya saat memberi kesimpulan, ia memang tidak secara tegas menyatakan penolakan. Ia kemudian terus diteriaki peserta.

Mewakili peserta, Frans Sukmaniara dan Johny Hapan kemudian mendesak agar kesimpulan akhir sosialisasi tersebut adalah “Bupati, Ketua DPRD, dan seluruh masyarakat Manggarai Barat menolak privatisasi Pantai Pede”.

Bupati pun menjawab, “Baik sudah.” Ia melanjutkan, “Penolakan ini akan kami sampaikan kepada Pemprov”. (MN/ARL/Floresa)

Advertisement

1 Komentar

  1. saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh para aktivis Pmkri dan seluruh elemen masyarakat manggarai barat yang secara tegas menolak sosialisasi pembangunan hotel di pantai pede dan menolak privatisasi yang dilakukan oleh pemprof NTT.karena sudah jelas dalam undang-undang no.8 tahun 2003 tentang pemekaran kabupaten manggarai barat dimana undang-undang itu berbunyi: segala sesuatu yang merupakan aset asli manggarai barat yang berada dalam lingkup wilayahnya dikembalikan kepada pemerintah kabupaten manggarai barat untuk dikelolah sendiri oleh pemerintah kabupaten manggarai barat guna menghasilkan PAD.apalagi pantai pede merupakan ruang publik yang selama ini digunakan oeh masyarakat manggarai barat dan banyak masyarakat yang mendapatkan keuntungan dari pantai pede ini.dan perjuangan ini tidak hanya sampai disini tapi terus berlanjut sampai kapanpun,sampai pemprov menyerahkan pantai pede ketangan pemerintah manggarai barat.dan masih banyak masalah lain yang harus diperjuangkan terutama masalah rumah sakit daerah yang ada di merombok desa golo bilas yang selama ini mandek.padahal sudah dari tahun 2006 rumah sakit ini dibuat dan perlu kita ketahui pula penyerahan tanah rumah sakit itu pernah melelan korban karena mempertahankan supaya tanah ini tetap di garap oleh masyarakat.tetapi karena besarnya kerinduan masyarakat merombok akan adanya rumah sakit maka masyarakat memberikannya secara hibah kepada pemerintah untuk mendirikan rumah sakit.tetapi tidak tahu mengapa sampai sekarang tidak juga rampung pembuatannya.apalagi beberapa waktu lalu ada pendapat dari bupati Ch.Dula tentang pembangunan kembali rumah sakit ini pada tahun 2015 menggunakan dana APBD,saya menduga pendapat dari bapak Bupati ini mempunyai nuansa politis yang hanya mengelabui masyarakat karena pada tahun 2015 ini merupakan tahun politik.ketakutannya saya jangan sampai apa yang dikatakan oleh beliau tidak akan terealisasi apabila beliau terpilih lagi menjadi bupati.masyarakat manggarai barat sangat membutuhkan rumah sakit umum untuk memudahkan mereka berobat,begitu banyak masyarakat manggarai barat yang meninggal ditengah jalan karena jangkauan dari labuan bajo keruteng itu sangat jauh.untuk itu saya meminta kepada pemerintah manggarai barat supaya segera menyelesaikan pembuatan rumah sakit ini karena masyarakat mabar sangat membutuhkannya.dan apabila belum juga rampung pembuatannya maka warga desa golo bilas berhak mengambilnya kembali karena itu merupakan tanah mereka.Jangan pernah bungkam karena bungkam adalah bagian dari penghianatan. lebih baik mati mempertahankan hak rakyat dari pada mati karena bungkam dan mengamini setiap persoalan yang ada. ADINARO(Mahasiswa dan aktivis PMKRI Cabang Ruteng St,Agustinus.

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini