Floresa.co – Masalah Proyek Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Kembang Mekar, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga kini dikeluhkan warga setempat.
Pasalnya, proyek berupa telford senilai Rp 250 juta itu terbengkelai tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan sosialisasi di tingkat kabupaten Matim.
Saat dikonfirmasi wartawan belum lama ini, Bertolomeus Atom, ketua Organisasi Masyarakat Sasaran (OMS) PPIP di desa tersebut membantah bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai RAB dan asal-asalan. Bahkan Atom menantang kepolisian untuk memeriksa proyek pada jalur Golo Cewo- Kampung Poka di desa itu.
“Silakan sebarkan itu berita pak. Kalau bisa polisi itu datang,” tantang Atom saat dikonfirmasi via pinselnya.
Sebelumnya dilaporkan, Rikardus Jemahir, seorang warga setempat mengaku kepada wartawan belum lama ini, volume pengerjaan proyek tersebut tidak jelas.
Kata Rikardus, berdasarkan sosialisasi di tingkat Kabupaten Matim ,total anggaran untuk desanya sebesar Rp 250 juta. Uang tersebut, lanjutnya, untuk pembangunan telford 2 kilometer.
“Yang dikerjakan 500 meter saja dan itupun pengerjaannya belum tuntas. Pasangan batunya lompat-lompat dan tidak seperti yang disebutkan itu. Anggarannya besar tetapi realisasinya sedikit,” tutur Rikardus.
Menurutnya, sebagian pasangan batu yang disusun terlihat sudah terangkat ke permukaan. Sebab batu-batu itu tidak ditanam, tetapi hanya disusun bahkan ditaruh begitu saja ke badan jalan.
Terhadap kondisi tersebut, beberapa masyarakat yang dikordinasi Rikardus mengaku pernah mengadukan proyek yang terbengkelai tersebut di Satker PPIP Matim di Borong.
Namun, hingga kini masyarakat setempat belum mendapat respon. Karena itu, Rikardus dan warga berjanji jika pengaduan mereka tetap tidak ditindaklanjuti secepatnya oleh pihak PPIP, mereka akan menggerakkan massa untuk melakukan demonstrasi di kantor Bupati Yosep Tote.
Andreas Balur, Kades Kembang Mekar mengakui, dirinya pernah menerima uang senilai Rp 1 juta dari OMS sebagai uang rokok.
“Katanya, uang itu diberikan karena telah menfasilitasi rapat,” aku Balur.
Ia bahkan membenarkan bahwa berdasarkan sosialisasi awal, program PPIP di desanya berjumlah Rp 250 juta. Tetapi kemudian, kata dia, sosialisasi yang disampaikan oleh OMS melalui Kelompok Pengguna dan Pemanfaat (KPP) di tingkat desa Kembang Mekar sebagai kordinator lapangan sudah berbeda.
“Realisasi tahap pertama di desa Kembang Mekar, jalan dari Golo Cewo hingga kampung Poka, baru mencapai 461 meter dengan menghabiskan anggaran Rp 100 juta dari total dana Rp 250 juta, ”dalih Balur. (ADB/Floresa).
