Ini Tanggapan Masyarakat di Media Sosial Tentang Sosialisasi Pantai Pede

0
492
"Save Pede", adalah salah satu bentuk kampanye yang dilakukan sejumlah elemen sipil di Mabar, demi mempertahankan pantai itu sebagai ruang publik. (Foto: dok Floresa)
"Save Pede", adalah salah satu bentuk kampanye yang dilakukan sejumlah elemen sipil di Mabar, demi mempertahankan pantai itu sebagai ruang publik. (Foto: dok Floresa)
“Save Pede”, adalah salah satu bentuk kampanye yang dilakukan sejumlah elemen sipil di Mabar, demi mempertahankan pantai itu sebagai ruang publik. (Foto: dok Floresa)

Floresa.co – Rencana sosialisasi pengelolaan Pantai Pede oleh pihak ketiga yang akan diadakan di Labuan Bajo pada Sabtu mendatang (17/1/2015) ramai didiskusikan di media sosial.

Dari pantaun Floresa.co, Senin, (12/1/15), diskusi tersebut dibuka dengan sebuah kiriman di grub Facebook “Demokrasi Mabar” oleh seorang Facebooker, Kornelis Rahalaka.

Rahalaka dalam kirimannya itu menyampaikan beberapa opsi pengelolaan Pantai Pede. Dan, pada bagian penutup, ia menulis ajakan berdiskusi kepada anggota grup tu.

Berikut kutipan lengkap kiriman Rahalaka tersebut: “Tanggal 17 Januari mendatang, dikabarkan akan diadakan sosialisasi terkait pengelolaan pantai Pede oleh pihak ketiga. Gubernur dikabarkan hadir. Ada beberapa skenario tawaran yang dibangun oleh pihak pemerintah daerah provinsi (pemprov) NTT dan pihak ketiga, yaitu: 1. Pihak ketiga tetap membangun hotel dan fasilitas lain di Pede dengan tetap memberi ruang/akses untuk publik, 2. Kerjasama kolaborasi antara ketiga aktor di atas dengan prinsip “win-win solusition” dan saling menguntungkan, 3. PAD akan dijadikan salah satu argumentasi, 4. Kerjasama ini bukan bentuk privatisasi karena pemilik aset tetap ada pada pemerintah.

Kira-kira demikian beberapa alasan yang akan disampaikan pada saat sosialisasi nanti. Apa sikap anda? 1.Tetap menolak? (asal menolak), 2. Menolak dgn argumentasi yg kuat, 3. Diam saja/menyerah/pasrah, 4. Berkolaborasi dengan ketiga aktor. Toh, dari pada pede dibiarkan mubazir, tak terurus dll. Selamat berdiskusi”.

Ajakan Rahalaka disambut dengan antusia. Sumadi Sumar misalnya, langsung menyerukan kalimat penolakan. “Menolak”, tulis Sumar, lalu diikuti Sefry Jemandu, yang juga menyerukan hal yang sama. “Tolak harga mati”, tulis Sefry.

Selain itu, ada juga komentar-komentar lain, yang semuanya menolak usaha untuk privatisasi Pantai Pede. Berikut sejumlah komenar yang dikuti dari forum tersebut.

Jawaban daripada mubajir itu tidak mendidik dan tidak bijak. Pantai Pede tetap rung publik dan dikelola oleh siapa saja,tidak jadi soal. Tapi, jangan bangun hotel dan ada akses publik. Itu sarat dengan politik kamuflase” (Gabriel Pampur).

Mengapa sosialisasi ini baru muncul di saat rakyat mulai melawan terhadap penguasa? Ada apa di balik semua ini? Jangan membela diri dengan kehadiran Pak Gubernur, karena pemkab Mabar tidak mampu untuk mengatasinya di saat krisis kepercayaan dari warganya. (Ismail Ibrahim).

Momen tepat untuk rakyat menyuarakan aspirasinya. Galang masa sebanyak-banyaknya, undang media nasional, sedikit garang dan dijamin jadi isu nasional. (Nasrudin).

Lucu sekali ya? Mana ada investor yang sudah menghancurkan banyak uang tanpa ada hitung ruginya? Kolaborasi macam apa yang saling menguntungkan, antara invwstor, pemprof/pemda mabar dan seluruh masyarkat mabar? Jangan sampai ada hanya untuk melanggengkan kerjanya korporasi (Be Bedy Cts Tiwu).

Sosialisasi?, ehehehe. Seolah-olah Pantai Pede tidak ada persoalan. Selesaikan dulu masalh Pede. Pemprov harus taat pada Undang-undang pemekaran Mabar. Opsi yg paling tepat adalah bubarkan sosialisasi, pemprov tidak mempunyai hak atas pede. (Silver Deni Harsidi).

Hotel kelas berapa yang meghendaki publik bebas masuk? Kalau untuk publik, bangun hall tempat panggang ikan di Pede, lengkap dengan WiFi, gratis.

TN Komodo harus jadi satu sumber APBD utama, ciptakan banyak MoU/MoA dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pariwisata, bahkan PT Nanga Komodo yang mungkin sebagian saham milik investor Malaysia (?) Jangan jadi pengelola tunggal TNK (Agustinus Bandur).

Hotel plus fasilitas publik lain? Hahahhaa…… tipu-tapu dengan konsep publik private partnership,,, oh c,mon.. Mereka pikir kita bego….. kalau kae punya hotel bintang 5, kae akan kasih saya campung sambil gitaran nyanyi malam2 di situ? (Marta Muslin Tulis).

Sosialisasi ini adalah salah satu cara gubernur mengejek masyarakat Labuan Bajo/ Mabar. Sudah menipu rakyat, masih punya nyali untuk berkilah. Lawan!!!! (Kornelya Agas).

Jangan terlalu percaya sosialisasi tanggal 17 Januari itu, karena sudah terlalu sering ditunda atau dibatalkan. Pernah disampaikan kepada kita bahwa sosialisasi tangal 13 Desember 2014, kemudian dirobah ke tanggal 12, 18, 22, 29. Setelah itu diperkirakan tanggal 5 Januari; informasi terakhir 17 Januari. (Marsel Agot)

Langah sosialisasi kerap terjadi pada setiap kebijakan yang diambil oleh pejabat tertentu dalam hal ini melibatkan beberapa investor untuk bekerjasama mempercepat program yang akan digalan. Tentu di sini ada kesempatan kepada mereka untuk menawarkan seseuatu kepada masyarakat dengan iming2 mendapatkan kompensasi dari hasil yang akan dicapai. Menurut saya sosialisasi tetap dipandang perlu karena memberi kesempatan dkepda warga mabar untuk mempertimbangkan kebijakan yang diambil. (Herman Jemadi).

Tetap ditolak. Nafas Otda dan Pemekaran Mabar landasan yuridisnya, sekaligus harus konfirmasikan landasan yuridis lainnya dari Negara/daerah. Termasuk bila nanti propinsi Flores dibentuk, menjadi “cewek liar” rebutan itu pantai Pede. Selama belum jelas status pantai Pede, anda tidak akan mati untuk bertanya, dan 3 dari 4 pertanyaan kunci memiliki konsekuensi hukum kemudian hari yang bisa jadi kita dicaci maki generasi berikutnya atau sudah menjadi tuan pengemis di tanah decuk. Di mana-mana di daerah lain, selalu ada tulisan ini, Tanah Milik Negara, Pemda, Swasta, atau nama pribadi. Di PD tidak ada itu. Iti dibiarkan agar semua bisa bermain dengan syahwat be animal economi n authority. Kita tidak meu terlalu jauh campur tanga Dapur Pemprov /Pemda. Tapi, kekuasaan harus memberikan keterbukaan dan kejelasan kepada rakyat, apalagi menyangkat kepentingan dan pelayanan publik. Masalah seperti pantai PD banyak terjadi di daerah lain di Indonesia. Jangan berpikir bermain kabut dibalik bukit kecil. Ini bisa mengelabui mata di negeri besar seberang. Jujur, beri rakya mati terhormat, keturunan lebih terhormat. (Mohammad Jaelani Basran).

Memang, upaya penyerahakan pengelolaan Pantai Pede ke investor swasta PT Sarana Investama Manggabar oleh Pemprov NTT telah mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Warga di Labuan bajo, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat, baik yang saat ini berada di Mabar maupun di tempat-tempat lain juga menyuarakan penolakan. (ARJ/Floresa)

(ARJ/Floresa).

Advertisement

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini