Ruteng, Floresa.co – Guru Sekolah Menengah Keguruan (SMK) di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak pemerintah di daerah itu untuk menambah jumlah sekolah kejuruan yang berstatus negeri.
Mereka menilai SMK harus menjadi bagian dari perhatian serius pemerintah untuk mengurangi pengangguran yang kian hari kian bertambah di kabupaten yang sedang dipimpin Bupati Cristian Rotok.
Fransiskus Jehoda, seorang guru di SMK Negeri 1 Wae Ri’i menyatakan, Pemkab Manggarai wajib menambah pembukaan SMK Negeri untuk membantu sekolahnya yang merupakan satu-satunya SMK Negeri di Kabupaten Manggarai.
“Saya mendesak pemerintah agar menambah SMK Negeri untuk mengurangi angka pengangguran kaum muda di Manggarai yang kian bertambah,” tegas Jehoda saat mengikuti acara Natal bersama 11 SMK di Aula Efata Ruteng, Sabtu (10/1/2015).
Memang ada 11 SMK di kabupaten itu, namun 10 sekolah lainnya di kelolah pihak swasta, yaitu SMK Swakarsa, SMK Sadarwisata, SMK Karya, SMK Widya, STM Bina Kusuma, SMK Santu Petrus, Elanus, Matilda dan UIT.
Jehoda menjelaskan, SMK merupakan jawaban terhadap persoalan ekonomi masyarakat Manggarai yang tidak mampu dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka.
Selama ini anak-anak dari Manggarai, kata dia, banyak yang tidak mampu ke Perguruan Tinggi dan hanya mampu menyelesaikan sekolahnya di level pendidikan menengah atas.
Saat ditemui Floresa.co usai mengikuti acara Natal bersama itu, Deno Kamelus, Wakil Bupati Manggarai menyambut positif terhadap desakan tersebut.
Namun, kata dia, selama ini kendala membangun SMK Negeri masih seputar hak pengelolah aset di sekolah-sekolah swasta.
“Kesulitannya apakah SMK mau sekolah-sekolah mereka menjadi aset pemerintah. Saya kira SMK swasta kalau mau dinegerikan, kita akan usulkan. Tapi dengan syarat aset ini harus menjadi milik pemerintah,” kata Deno.
Ia menambahkan, jika sekolah-sekolah kejuruan di Manggarai bersedia aset mereka dijadikan milik pemerintah maka langkah berikutnya akan didiskusikan untuk menyamakan persepsi.
Senada dengan Deno, Kornelis Madur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten itu menyatakan, pemerintah baik eksekutif maupun legislatif harus menyambut dan harus berupaya menambah SMK Negeri.
Kalau bisa, kata dia, ada SMK di setiap kecamatan.
“Kita tahu ini kan (Sekolah SMK) merupakan program nasional yang mengarahkan pendidikan ke keterampilan. Kalau sudah menjadi komitmen pusat. maka di daerah harus dilakukan,” kata Madur. (ADB/Floresa).
