Floresa.co – Bupati Manggarai Barat (Mabar), Agustinus Ch Dulla mengatakan, persoalan terkait Pantai Pede memang rumit, terutama karena menyangkut klaim pihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bahwa pantai itu adalah aset provinsi.
Padahal, kata Dulla, jika merujuk pada sejumlah aturan yang ada, antara lain UU Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat No 8 Tahun 2003, seharusnya Pantai Pede sudah menjadi milik Kabupaten Mabar.
UU itu, kata dia, memuat ketentuan bahwa “semua inventaris provinsi yang ada di kabupaten pemekaran diserahkan ke kabupaten.”
Namun, Dulla menambahkan, ada juga apa yang ia sebut “logika”, bahwa aset yang sebelumnya milik provinsi diserahkan ke kabupaten, jika yang dimekarkan adalah provinsi.
Sekarang, kata Dulla, persoalan Pede bekaitan dua hal itu, antara aturan atau logika. (Baca juga: Polemik Pantai Pede: Apresiasi Untuk Kaum Muda, Ratapan Untuk Bupati Dulla)
“Ini yang kita mau tahu dari gubernur. Gubernur pake logika atau aturan,” katanya kepada para wartawan di Labuan Bajo, Jumat (9/1/2015).
Ia mengatakan logika bahwa aset tersebut diserahkan jika yang dimekarkan adalah provinsi memang didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatakan bahwa penyerahan aset terjadi jika propinsi memekarkan diri dengan melahirkan propinsi baru.
Tetapi, jelasnya, kedudukan Permendagri ada di bawah UU.
Pernyataan Dulla, terkait status Pede yang seharunya menjadi milik Pemkab Mabar juga ia sampaikan dalam dokumen jawaban Pemkab Mabar terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Nota Keuangan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mabar Tahun Anggaran 2015 pada sidang beberapa waktu lalu.
Meski demikian, ia meminta masyarakat untuk tidak serta merta menyalahkan Gubernur Lebu Raya.
Katanya, mungkin gubernur punya alasan khusus yang membuatnya merasa perlu untuk menyerahkan pengelolaan pantai Pede kepada pihak ketiga.
Memang, sebagaimana diberitakan Floresa.co sebelumnya, sikap Dulla dalam konflik Pantai Pede plin-plan. (Baca juga: Sikap Dulla yang Kembali Pertahankan Pantai Pede Dipuji, Tapi Publik Tetap Diminta Waspada)
Ketika polemik ini pertama kali mencuat ia mengaku berada bersama rakyat untuk mendukung agar Pantai Pede tetap jadi ruang publik.
Namun, kemudian ia mengatakan saat beraudiensi dengan kaum muda di Labuan Bajo pada Desember lalu, bahwa ia tidak mungkin melawan kehendak Gubernur Lebu Raya.
Tapi, tak lama kemudian tiba-tiba ia kembali berubah sikap, di mana ia menyatakan akan mempetahankan Pantai Pede dan merebutnya dari pihak provinsi.
Terkait sikap Dulla yang plin-plan itu, Kris Bheda Somerpes dari kelompok anak muda Komunitas Bolo Lobo mengatakan, publik harus tetap waspada, karena bisa saja Dulla akan kembali berubah sikap, seperti yang terjadi sebelumnya. (Baca juga: Terkait Pantai Pede, Tanpa Malu Dulla Jilat Ludah Sendiri)
“Kami akan tetap mengawal niat baik Pemkab Mabar, karena bisa saja akan berubah pikiran lagi”, kata Kris.
Kasus Pantai Pede memang menjadi salah satu persoalan yang hangat di Mabar. Rencana pihak Pemprov NTT terus mendapat perlawanan dari warga, yang dimotori kaum muda. (Baca juga: Selain Demo Bupati Dulla, PMKRI Bongkar Pagar Pembatas di Pantai Pede)
Pada 17 Januari mendatang, pihak Pemprov NTT berencana mendatangi Labuan Bajo untuk melakukan sosialiasi terkait langkah mereka menyerahkan pengelolaan pantai tersebut ke investor swasta, PT Sarana Investama Manggabar. (ARL/Floresa)
