Jakarta, Floresa.co – Dua Kementerian Kabinet Kerja masih berseteru memperebutkan kewenangan untuk mengurus desa. Agar tak berkepanjangan, Presiden Joko Widodo harus turun tangan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Presiden Joko Widodo sedang menyusun aturan tentang Kementerian yang berwewenang membawahi urusan desa. Jusuf Kalla mengatakan aturan itu disusun berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada. “Sedang diatur Presiden sesuai undang-undang yang ada,”ujarnya, seperti dikutip dari harian Kompas, Rabu (7/1/2014).
Jusuf Kalla tidak memerinci lebih lanjut kementerian mana yang nantinya akan mengurusi desa, apakah Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang desa, pembinaan dan pengawasan desa diatur dalam ayat 1 hingga ayat 4 pasal 112. Pada ayat 1 pasal 112 disebutkan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dalam penjelasan ayat tersebut disebutkan bahwa, pemerintah adalah Menteri Dalam Negeri yang membina penyelenggaraan pemerintah desa. (PTD/Floresa)
