Floresa.co – Kondisi infrastruktur di Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak berkualitas, karena proses pengerjaan infrastruktur ditangani oleh para kontraktor yang serentak bertugas sebagai konsultan dan pengawas proyek.
Hal itu diutarakan dalam Pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Nota Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Matim Tahun Anggaran 2015. Pandangan fraksi tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi Heremias Dupa, Anggota Martinus Durung dan dilaporkan oleh Monika V.V. Tandiseru.
“Yang paling penting untuk menunjang kualitas infrastruktur di Manggarai Timur, pemerintah Manggarai Timur perlu membuat dan menentukan standar atau kualifikasi kontraktor dan menghilangkan konflik peran atau status dalam tubuh kontraktor”, demikian menurut fraksi PAN.
“Karena ada kontraktor yang menjalankan fungsi konsultan, kontraktor, pengawas. Akibanya konflik peran dan sekaligus disfungsi tugas dan perannya”, tulis mereka dalam pandangan yang di bacakan pada rapat paripurna di Borong, Jumat, (12/12/2014).
Fraksi PAN menegaskan, infrastruktur yang memadai secara kuantitas dan kualitas, merupakan prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan keterhubungan antarwilayah.
Karena itu, mereka mendorong Pemda Matim untuk membuka ruas jalan di daerah yang masih terisolasi di Kecamatan Lambaleda, Sambi Rampas, Poco Ranaka, Poco Ranaka Timur, Elar, Elar Selatan, Rana Mese, Kota Komba, dan Borong (Desa Poco Ri’i, Pang Perang, Pel, Wangkung, Riwu, Wakos, Lamba, Simpang Tilir). (ARS/Floresa)
