Hipmmatim Tantang DPRD Bentuk Pansus Dugaan Korupsi Tote

0
1369
Bupati Manggarai Timur, Yoseph Tote.
Bupati Yosep Tote
Bupati Yosep Tote

Floresa.co – Para mahasiswa di Kupang yang bergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Manggarai Timur (Hipmmatim) mendesak DPRD Manggarai Timur untuk segera membentuk panitia khusus (Pansus) dugaan korupsi di Matim yang disinyalir melibatkan Bupati Yosep Tote.

Desakan ini muncul setelah Polres Manggarai menyatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus dugaan  korupsi sekitar 21 miliar rupiah dana APBD Perubahan 2012 Matim.

Padahal, kata mereka, dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Daerah NTT yang menjadi dasar adanya dugan korupsi itu, terungkap indikasi kerugian negara, lewat sejumlah proyek fiktif.

Irvan Kurniawan, Ketua Umum Hipmmatim – sebuah organisasi dengan ribuan anggota di Kupang –  mengatakan, temuan Polres Manggarai patut diduga dipengaruhi konflik kepentingan.

Salah satu indikasi kuat, kata dia, adalah terkait pemberian mobil mewah Pajero Sport oleh Pemda Matim kepada Polres Manggarai, saat pihak Polres sedang menangani kasus dugaan korupsi itu.

Kata Irvan, sulit untuk menyangkal bahwa pemberian mobil itu tidak ada kaitannya dengan penyelidikan kasus korupsi itu.

“Apalagi itu dilakukan diam-diam oleh Bupati Yosep Tote. Itu maksudnya apa?”, katanya kepada Floresa, Sabtu (13/12/2014).

“Ini kan sandiwara politik yang jelas-jelas dipertontonkan kepada publik. Saya yakin masyarakat biasa pun bisa menarik benang merah dari kasus ini bahwa ada konspirasi antara Pemda Matim dan Polres Manggarai,” lanjutnya.

Terkait pembelian mobil itu yang tidak diketahui DPRD, Irvan menyebut, dalam hal ini Bupati Tote tampak jelas tidak menghargai DPRD yang adalah wakil rakyat.

“Ia sama sekali menginjak-injak peran DPRD yang seharusnya mengetahui rencana pembelian mobil mahal seharga 400 juta rupiah itu”, tegas Irvan.

Memang, sebagaimana dilaporkan Floresa sebelumnya, Bupati Tote mengaku sudah membicarakan rencana pembelian mobil itu dengan Komisi A DPRD Matim. Namun, Ketua DPRD Matim periode 2009-2014 Yohanes Nahas, serta Wakil Ketua Willy Nurdin membantah hal tersebut. Mereka menyatakan, sama sekali tidak tahu soal rencana pengadaan mobil tersebut.

Hal yang sama juga diakui oleh Yeremias Dupa, anggota DPRD periode 2014-2019. Ia menjelaskan, Bupati Tote tidak pernah membicarakan hal itu saat pembahasan APBD Perubahan 2014.

Irvan menegaskan, Bupati Tote harus berhenti mempermainkan kepercayaan rakyat Matim yang sudah diberikan kepadanya sebagai bupati untuk periode kedua.

“Ia sudah tidak menghargai DPRD, padahal dewan itu adalah wakil dari rakyat Matim yang memang diberi mandat untuk mengevaluasi kinerja eksekutif”, katanya.

Ia mengatakan, jika memang DPRD Matim ingin menegaskan posisi sebagai benar-benar wakil rakyat yang kritis dan paham tugas, maka mereka mesti segera membentuk Pansus menanggapi dugaan korupsi yang sudah lama jadi polemik.

“Mereka harus tanggap dan harus berupaya maksimal bekerja untuk rakyat”, tegasnya.

Sepakat dengan Irvan, Eufrasius Edwin, salah satu anggota HIPMMATIM, mendesak DPRD untuk membongkar dugaan korupsi 21 miliar tersebut.

Dia juga berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penyelidikan terhadap kasus ini.

Kasus ini dilaporkan oleh anggota DPRD Matim fraksi PDI-P, termasuk Niko Martin saat ia masih menjabat sebagai anggota DPRD periode 2019-2014.

Selain melapor ke polisi, mereka juga sudah membawa kasus ini ke KPK. (ARS/ARL/Floresa)

Advertisement

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini