Terkait Kasus Pantai Pede, Formappi: DPRD Harus Panggil Bupati Dulla!

0
990
Lucius Karus
Lucius Karus
Lucius Karus

Floresa.co – Pernyataan Bupati Manggarai Barat (Mabar) Agustinus Ch Dulla yang berubah-ubah terkait privatisasi Pantai Pede dianggap harus disikapi serius, termasuk oleh DPRD di kabupaten tersebut.

Lucius Karus, Peneliti Senior Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) menegaskan, DPRD Mabar harus segera merespon, dengan memanggil Bupati Dulla.

“Mereka (DPRD) bisa menggunakan hak-hak konstitusional sebagai wakil rakyat untuk bertanya atau hak interpelasi untuk meminta pertanggungjawaban Bupati terkait kasus ini”, kata Lucius kepada Floresa.co, Jumat (12/12/2014).

Ia menegaskan, DPRD Mabar tentu saja punya koridor konstitusional untuk memastikan kebijakan bupati tidak menyimpang.

“Artinya selain memberikan pernyataan di media, anggota DPRD harus melakukan konsolidasi ke dalam untuk melihat kemungkinan penggunaan hak mereka.” tegasnya.

Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, Dulla yang awalnya menyatakan bersama warga Mabar menolak privatisasi Pantai Pede, malah kemudian mendukung rencana Gubernur NTT Frans Lebu Raya menyerahkan pantai tersebut untuk lokasi pembangunan hotel milik investor asal Jakarta.

Lucius menilai, sikap plin plan Dulla mengindikasikan bahwa sebagai seorang pemimpin, ia berada di bawah kendali penguasa lain.

“Dengan kata lain, Dulla tidak otonom sebagai pemimpin suatu daerah. Keputusannya bergantung pada penguasa lain yang menekannya atau bertransaksi dengannya,” katanya.

Yang harus dicari tahu terkait perubahan sikap ini, kata dia, adalah kemungkinan transaksi yang melibatkan Dulla dengan pengusaha sekaligus penguasa lain yang berkepentingan dengan pembangunan hotel di Pantai Pede.

“Saya melihat peluang transaksional menjadi alasan berubahnya sikap Dulla. Selain tentu karena transaksi itu disertai oleh perintah dari penguasa yang lebih tinggi.”

Ia menegaskan, di era otonomi sekarang ini,bupati sesungguhnya sangat berkuasa untuk daerah otonomi yang dipimpinnya.

UU, jelasnya, memberikan garansi penuh pada bupati untuk mengambil kebijakan terhadap pembangunan daerahnya.

“Dengan kekuasaan yang besar pada diri bupati, keputusan mengijinkan atau tidak pembangunan hotel di Pantai Pede tentu bergantung pada keteguhan sikap bupati melawan semua bentuk pemaksaan dari luar pemerintahannya”, kata Lucius.

Ia menambahkan, bisa juga Dulla memang tak punya konsep apapun terhadap pembangunan Mabar sehingga dia dengan mudah diatur oleh orang lain. (ARL/Floresa)

Advertisement
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini