Rapor Mabar Masih Merah, Bentuk Kabupaten Baru Bukan Langkah Tepat

0
1116
Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng
Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng
Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng

Floresa.co – Wacana Pemekaran Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) yang sedang bergulir saat ini dinilai pengamat bukanlah langkah yang tepat.

Direktur Eksekutif Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, membentuk kabupaten baru tidak bisa serta merta dianggap bakal memacu pembangunan sebuah daerah.

Ia mengacu pada hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 2012, di mana untuk Mabar yang merupakan pemekaran dari Manggarai pada 2003 rapornya masih merah.

Padahal, tujuan pemekaran sebuah daerah adalah untuk mempercepat pembangunan. (Baca juga: Wacana Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Daya Disambut Dingin)

Endi menjelaskan, Kemendagri menggunakan empat indikator untuk mengevaluasi kinerja daerah pemekaran, antara lain daya saing daerah, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan kesejahteraan masyarakat.

Keempat indikator tersebut, kata dia, dinilai dengan skala penilaian 1-100, di mana makin tinggi skor yang diperoleh, makin menunjukkan tingkat keberhasilan pemekaran dan sebaliknya makin rendah menunjukkan kegagalan.

Ia menjelaskan, dari empat indikator tersebut, total skor yang peroleh Mabar hanya 43. Sedangkan untuk masing-masing indikator, skor yang lumayan bagus pada indikator kesejahteraan masyarakat yaitu 60.

“Itu pun tertolong karena pariwisata di Labuan Bajo,” ujar Endi kepada Floresa.co, Senin (8/12/2014).

Sedangkan tiga indikator lainnya, menurut dia, sangat rendah. Untuk indikator daya saing, Mabar hanya mendapat skor 27. Kemudian untuk indikator pelayanan publik yang mencakup pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar skor yang diperoleh 32. Sedangkan, indikator good governance skornya 44.

Skor ini, menurut Endi, menunjukkan bahwa pemekaran Mabar menjadi kabupaten sendiri belum berhasil menjadi jalan alternatif untuk mewujudkan daya saing daerah yang baik, pelayanan publik yang makin baik, tata kelola pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat yang makin baik.

Karena itu, menurutnya, tidaklah tepat bila saat ini sejumlah elit di Mabar menggulirkan rencana untuk kembali memekarkan kabupaten itu dengan membentuk kabupaten baru Manggarai Barat Daya.

Advertisement

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini