Ini Tanggapan Mabes Polri Terkait Tudingan Gratifikasi Mobil Mewah di Manggarai dan Matim

4
1120
Brigjen Pol Boy Rafli Amar
Brigjen Pol Boy Rafli Amar
Brigjen Pol Boy Rafli Amar

Floresa.co – Belanja mobil dinas untuk Polres Manggarai oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur mengundang kecurigaan kalangan aktivis.

Pemda dua kabupaten tersebut dituding memberikan gratifikasi untuk menjinakan kepolisian agar tak menyidik kasus dugaan korupsi di kedua kabupaten tersebut.

Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar menolak tudingan gratifikasi tersebut. “Gratifikasi kalau untuk pribadi atau hadiah untuk pribadi pejabat atau terima suap,”ujarnya kepada Floresa.co, Minggu (30/11/2014).

Lebih lanjut, Boy mengatakan, apabila pengadaan mobil tersebut untuk kepentingan dinas dan melalui prosedur resmi serta ada berita acaranya, maka tidak termasuk gratifikasi.

Boy mengatakan pemerintah daerah bisa menolak permintaan mobil dinas dari pihak kepolisian (Polres). “Pemda berhak menolak, tapi kalau dipenuhi sifatnya, bisa pinjam pakai atau dihibahkan kepada Polres,” ujarnya.

Boy tak mau mengomentari mandeknya kasus dugaaan korupsi yang melatari tudingan gratifikasi para aktivis di Manggarai. “Kasus korupsi yang macet, silakan minta Kapolres agara transparan,”ujarnya. (PDT/Floresa)

Advertisement

4 Komentar

  1. Harusnya ditanyakan kepada Kadiv Humas Mabes Polri: Apakah dana APBN yang diterima Mabes Polri tidak ada anggaran untuk beli mobil dinas Kapolres Manggarai? Kalau ada, mengapa Kapolres Manggarai diistimewakan mendapat anggaran mobil dinas dari dua sumber yaitu APBN dan APBD Matim?

  2. Tidak hanya Pemda Matim, tetapi jika saya tdk keliru, pemda Manggarai juga buat hal yg sama. Ketika ditanya beberspa waktu lalu, jawabnya sama, pinjam pakai…POLRI itu lembaga vertikal, seluruh dananya dr APBN, kok malah anggaran untuk daerah diciut lagi untk POLRI, Aneh…Harusnya tdk boleh….ini kecenderungan yg salah…

  3. Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar menolak tudingan gratifikasi tersebut. “Gratifikasi kalau untuk pribadi atau hadiah untuk pribadi pejabat atau terima suap,”ujarnya kepada Floresa.co, Minggu (30/11/2014).
    Lebih lanjut, Boy mengatakan, apabila pengadaan mobil tersebut untuk kepentingan dinas dan melalui prosedur resmi serta ada berita acaranya, maka tidak termasuk gratifikasi.
    Boy mengatakan pemerintah daerah bisa menolak permintaan mobil dinas dari pihak kepolisian (Polres). “Pemda berhak menolak, tapi kalau dipenuhi sifatnya, bisa pinjam pakai atau dihibahkan kepada Polres,” ujarnya.

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini