Pemda Matim Beli Mobil Elit untuk Kapolres Manggarai, Diduga Bentuk Gratifikasi

7
1693
Pajero
Jenis mobil Mitsubishi New Pajero Sport V6 seperti inilah yang diberikan kepada Kapolres Manggarai. (Foto: Ist)

Floresa.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan membeli mobil elit Mitsubishi New Pajero Sport V6 untuk Kapolres Manggarai, segai kendaraan dinas.

Mobil itu, ditaksir seharga lebih dari Rp400 juta rupiah itu merupakan pengadaan tahun anggaran 2014.

Sebagaimana dilaporkan VIVAnews, Kepala Bagian Umum Setda Manggarai Timur, Frans Teja selaku pengguna anggaran membenarkan ihwal hibah mobil dinas berkelas itu.

Menurut dia, pembelian mobil Pajero Sport tersebut berdasarkan permintaan Polres Manggarai.

“Akhir 2013, Polres Manggarai mengajukan proposal pengadaan mobil operasional. Mobil itu dibeli pada Oktober 2014 seharga Rp 400 jutaan,” kata Frans, Jumat, (28/11/2014).

Niko Martin, Aktivis Anti Korupsi Manggarai Timur menduga ada unsur gratifikasi di balik pemberian mobil tersebut.

Sebab kata Niko, pengadaan mobil Pajero Sport tersebut dilakukan saat Polres Manggarai sedang menangani kasus dugaan korupsi Matim tahun anggaran 2012 sebesar Rp21 miliar yang melibatkan Bupati Matim Yoseph Tote.

“Saya sebagai pelapor dugaan korupsi itu meminta perhatian Kapolri dan Kapolda NTT untuk memerintahkan Kapolres Manggarai segera mengembalikan mobil tersebut agar laporan dugaan korupsi itu bisa di proses secara benar,” kata Niko Martin.

Selain berbau kongkalikong, hibah mobil tersebut menurut Niko Martin juga menyalahi ketentuan yakni Permendagri Nomor 13/2006 pasal 42 ayat 1 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, PP No 2 Tahun 2012  pasal 1 Poin 10, pasal 8 ayat 1,pasal 9 ayat 1 tentang hibah daerah.

“Pertanyaannya, apa urgennya Pemda Matim membeli mobil mahal untuk Polres Manggarai, padahal mobil operasional kepolisian cukup banyak sementara kondisi pembangunan di Matim sebagai kabupaten baru masih sangat memperihatinkan,” kata dia.

Tidak hanya mendapat hibah kendaraan dari Pemda Matim, pada Oktober 2014 lalu, Polres Manggarai juga mendapat pemberian kendaraan operasional dari Pemkab Manggarai, yakni Toyota Hilux D Double Cabin.

Sementara itu, terpisah, Kapolres Manggarai Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), M Ischaq Said enggan berkomentar banyak perihal pengadaan mobil dinas itu.

Dia mengaku baru menggunakan mobil dinas itu sekitar dua pekan. Ischaq menambahkan, pengajuan mobil dinas ini diajukan oleh Kapolres terdahulu.

“Saya masuk di sini pertengahan November 2014, mobil itu sudah ada. Soal prosposal itu saya tidak tahu. Silahkan tanyakan ke Pemda Matim,” ujar AKBP Ischaq.

Untuk diketahui, sebelum Ischaq, yang menjabat sebagai Kapolres Manggarai adalah AKBP Tony Binsar Marpaung. (ARL/Floresa)

Advertisement

7 Komentar

  1. Bung BHP mulailah berpikir jernih jangan negatif tinkinglah dengan org lain karena apapun yang dilakukan orang kalau awalnya sudah ada benih benci org lain percuma, sebaik apapun yang dilakukan org lain tetap jadi tidak baik, andalah yang paling baik di planet bumi ini, makanya sekali-kali harus punya niat jadi orang baik, masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan Bung BHP……

  2. Lbh baik kita pikirkan secara jernih..apakah Kepolisian nggak pnya anggaran sendiri utk beli mobil operasional mkanya hrus ditalangi oleh pemkab Matim…apakah bantuan teesebut brjln lurus dgn penegakan hukum di Matim….apakah pembelian mobil tersebut sdah dibicarakan dgn DPR sbg perwakilan rkyt dan tertuang dlm perda APBD yg hrus disosialisasikan…apakah pembelian mobil tersebut sdah mnjawab kebutuhan mendasar msyrkt…apkah pembelian mobil tsbut tdk ada kaitanya dgn mslah hukum yg sdng di sidik oleh polisi…ini fakta yg mendasar bung Maks..bknya mnjd lbh baik..tpi bung Maks yg hrus lebih baik mengerti mksd dibalik pemberian mobil tersebut bru komentar.

  3. Bung BHP, karenanya tugas kita bersama awasi anggarannya, apakah Pemda mengalokasikan dana pembelian mobil tersebut ada dalam rancangan APBD Manggarai Timur, karena apapun bentuk pembelian dalam belanja publik pastikan dulu anggarannya apakah tertuang dalam APBD atau tdk, kalaupun mobil tersebut adalah hibah pemda ke Polres pastikan anggaran ada atau tdk, HIBAH oleh Dinas PPKAD Manggarai Timur karena Dinas yang bersangkutan punya kewenangan mengelola dan memberikan dana Hibah kepada Pihak ketiga (Kelompok Masyarakyat atau organisasi) selama anggarannya disediakan dan disetujui oleh DPR, tentu berdasarkan skala prioritas Daerah, kalau menurut PEMDA itu menjadi prioritas ya harus dilakukan pembeliannya, terlepas dari ada atau tdk kasus yang sedang ditangani Polres di Manggarai Timur tapi dalam rangka mengawasi keamanan masyarakat di Wilayah Hukum Daerah tersebut tentu untuk sarana mobilisasi…..

  4. Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar menolak tudingan gratifikasi tersebut. “Gratifikasi kalau untuk pribadi atau hadiah untuk pribadi pejabat atau terima suap,”ujarnya kepada Floresa.co, Minggu (30/11/2014).
    Lebih lanjut, Boy mengatakan, apabila pengadaan mobil tersebut untuk kepentingan dinas dan melalui prosedur resmi serta ada berita acaranya, maka tidak termasuk gratifikasi.
    Boy mengatakan pemerintah daerah bisa menolak permintaan mobil dinas dari pihak kepolisian (Polres). “Pemda berhak menolak, tapi kalau dipenuhi sifatnya, bisa pinjam pakai atau dihibahkan kepada Polres,” ujarnya.

  5. Bung BHP, pelajari dulu alokasi dan jenis belanja daerahnya, dengan mudahnya Bung BHP memfonis bahwa tdk dibahas bersama DPR lalu darimana datangnya dana itu, Bung BHP perlu belajar banyak tentang Alokasi Dana Negara

  6. Mkanya bung maks..baca pernyataan dri Dprd dlm lman yg lain di media ini…dstu bru bung mngerti..jlas2 dewan bilang tidk dibahas…bkan saya yg bilang tpi silahkan bung cari dan baca sendiri pd hlamn lain ttg tulisan ini pada media ini jg…sangt jlas kok…mnygkut mekanisme keuangan daerah jg saya rasa saya jg paham alurnya wlupun saya tidak sekolah…mnyangkut tanggapan kabid humas polri pun benar adanya dan tdk mlnggar hukum…yg jd tnda tanya buat saya yg mmbaca di sisi lain ada yg mngatakan hibah tpi disisi lain ada yg bilang tidak dibahas di DPR…tentunya saya sbg pembaca jg bingung…kok dlm postur APBD yg sama di tahun yg sama ada yg bilang ada dan ada yg bilang tidak dibahas…atw bgmna mnrut bung Maks yg mngkin lbh paham ttg Postur dan mekanisme keuangan daerah…krena kami yg msih blajar nech mngkin samar2 saja pemahamanya.

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini