Ruteng, Floresa.co – Leo Ahas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera melunasi utang kabupaten Manggarai.
Piutang yang bersumber dari dana bagi hasil pajak tahun 2013 itu sebesar Dua Miliar rupiah lebih. Pajak-pajak yang berobyek di Manggarai itu merupakan kewenangan provinsi NTT.
“Tentang utang itu kami sudah bahas di DPR Provinsi. Kami minta supaya pemerintah provinsi segera memberikan hak pemerintah kabupaten,” tegas Ahas saat ditanya Floresa.co, di Ruteng beberapa waktu lalu.
Ahas menilai tidak bayarnya dana piutang ini malah akan menumpuk di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah NTT di tahun berikutnya. Karena itu, kata dia, Pemprov NTT segera melunasi apa yang menjadi hak kabupaten Manggarai.
Sebelumnya kepada media ini, Willy Ganggut, kepala dinas Pendapatan, Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) kabupaten Manggarai membenarkan dana Piutang tersebut hingga kini belum dibayar oleh pemerintah provinsi NTT.
Willy menjelaskan, dana bagi hasil provinsi NTT sejumlah dua miliaran lebih itu bersumber dari pajak air bawah tanah, retribusi izin pengeluran ternak, pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang berada di kabupaten Manggarai.
Pajak-pajak tersebut sudah dipungut oleh dinas Unit Pengelolah Teknis Daerah (UPTD) provinsi NTT wilayah Flores Barat yang berkantor di Ruteng.
“Pajak-pajak ini adalah pajak provinsi hanya obyeknya ada di Manggarai,” kata Willy.
Ia mengakui, pihaknya sudah dua kali melakukan upayakan pendekatan ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Biro Keuangan provinsi NTT terkait kepastian pembayaran utang ini. Namun hingga kini, katanya, belum ada jawaban dan realisasi.
“Kita lihat saja nanti akhir tahun ini apakah mereka realisasi atau tidak. Kalau misalnya mereka tidak realisaskan maka utang itu akan tumpuk dan terbawa terus sampai tahun berikutnya,” tegas Willy. (ADB/Floresa)
