Floresa.co – Masyarakat terus managih langkah konkret Gubernur NTT, Frans Lebu Raya terkait maraknya kasus perdagangan manusia berkedok pengiriman TKI di provinsi yang dipimpinnya.
LSM pemerhati HAM dan masalah-masalah sosial, Padma Indonesia, misalnya, meminta Lebu Raya tak cuma bercuap-cuap, tapi bertindak konkret menghentikan kejahatan kemanusiaan itu.
“Kita minta gubernur melakukan moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKi asal NTT,” ujar Direktur Padma, Gabriel Goa Sola kepada Floresa.co, Rabu (26/11/2014).
Gabriel mengatakan, NTT baru bisa mengirim TKI lagi jika Pemerintah Daerah (Pemda) sudah berhasil melakukan penertiban perusahaan-perusahaan perkerutan TKI nakal yang merajalela di NTT.
Pembenahan juga termasuk memecat para Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTT, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), dan kepala Satuan Tugas Anti Perdagangan Manusia yang dibentuk Pemprov NTT.
“Semua pejabat tersebut telah gagal melaksanakan tugasnya, karena itu harus dipecat sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka, bahkan seharusnya dengan sadar mengundurkan diri,” tandas Gabriel.
Selain itu, menurut Gabriel, bila benar Lebu Raya berkomitmen memberantas perdagangan manusia, dia harus segera berkoordinasi dengan tokoh-tokoh lintas agama di NTT untuk membicarakan secara serius masalah ini.
Sebelumnya, usai bertemu dengan sejumlah tokoh asal NTT di Jakarta, Lebu Raya mengatakan masalah human trafficking juga menjadi perhatian pemerintahan yang dipimpinnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan akan menindak perusahaan-perusahaan yang melakukan perekrutan tenaga kerja secara ilegal.
Selain itu, Lebu Raya juga berjanji akan menghukum pejabat yang berbukti terlibat dalam jaringan perdagangan manusia.
“Memecat atau menurunkan pangkat adalah hal yang dilakukan demi mengutamakan kepentingan umum,” tandas Lebu Raya. (PTD/Floresa)
