Ditanya Soal Privatisasi Pantai Pede, Jawaban Lebu Raya Membingungkan

1
826

Pede

Jakarta, Floresa.co – Gubernur NTT Frans Lebu Raya menyampaikan pernyataan membingungkan saat ditanya seputar kasus privatisasi Pantai Pede di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Lebu Raya mengatakan dengan tegas, tidak ada privatisasi Pantai Pede sebagaimana diberitakan selama ini.

“Tidak ada privatisasi. Kau tulis juga. Ini yang harus diluruskan. Supaya semua memahami”, kata Lebu Raya saat ditanyai Floresa.co usai ia menghadiri pertemuan dengan tokoh masyarakat asal NTT di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Senin (24/11/2014).

Anehnya, meski mengatakan tidak ada privatisasi, politisi Partai PDI Perjuangan ini mengatakan, Pantai Pede diserahkan pengelolaanya untuk pembangunan hotel.

Ia mengatakan, Pantai Pede adalah aset Pemda Provinsi NTT, yang harus dioptimalkan untuk kepentingan pembangunan daerah.

“Nanti masih ada tempat publik dan tidak tertutup untuk masyarakat. Ada pendapat supaya dibiarkan begitu saja menjadi tempat publik. Apakah dibiarkan seminggu sekali orang datang ke situ. Makanya dibangunlah hotel di sana”, kata Lebu Raya.

Ia menjelaskan, perusahan yang membangun hotel di sana berasal dari Jakarta, tanpa menyebut eksplisit nama perusahan tersebut.

Klaim Lebu Raya yang menyebut tidak ada privatisasi dianggap bertentangan dengan pernyataannya sendiri bahwa tempat tersebut diserahkan untuk pembangunan hotel.

“Bukankah itu namanya privatisasi? Ketika sebuah lokasi diserahkan kepada pihak swasta untuk menjadi lahan bisnisnya. Dengan sendirinya itu kemudian jadi milik privat si pebisnis”, kata Melky Nahar dari Walhi NTT yang dihubungi terpisah. (ARJ/HWL/Floresa)

Advertisement
BAGIKAN

1 Komentar

  1. Lebu Raya itu, pura2 tidak tahu. Ia sebenarnya tahu. Hanya saja, ia tidak bisa berbuat apa2 lagi kietika Novanto, yang telah berjasah turut memenangkan dia menjadi pemangku NTT 1 sekarang, meminta Pantai Pede sebagai balas budi. Begitulah kalau seorang calon pemimpin sudah menggadaikan marwah rakyat yang ditaruh pada pundak kepemimpinannya dengan 'tiga puluh keping perak'. Kita tunggu saja, apakah pernyataan Akil, yang menyebut kemenangan Pemprov NTT 1 sekarang, dalam pilkada kali lalu, benar2 merupakan salah satu dari deretan kasus gratifikasi yang dituduhkan kepada Akil.

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini