Oleh: ERAS BAUM OFM, Calon Imam Fransiskan Asal Manggarai Timur
Barangkali para teolog memang tidak dilatih untuk berbicara kepada para mamon baru itu, selain untuk meminta dana bagi pembangunan gereja! (George Junus Aditjondro)
Saya tidak sedang menciutkan makna ketika memotong dengan sewenang-wenang tulisanpanjang Aditjondro sebagaimana ada dalam buku “Gereja, Korupsi dan Sepinya Suara Menentang Pelanggaran HAM: An Unholy Trinity”(Aditjondro, 2008: 203). Sebab memang, begitu sudah maknanya: masih jarang sekali para pemimpin gereja dan lembaga-lembaga Kristen di Indonesia yang bersuara tentang aneka hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Singkatnya, tentang HAM.
Tentu saja, Aditjondro tidak lupa pada revolusi banyak rohaniwan dan pemimpin Gereja, entah di Indonesia atau terutama, di Amerika Latin yang sangat kritis terhadap fenomen perselingkuhan antara Gereja dan negara.
Itu juga tidak berarti bahwa cendekiawan Kristiani (Gereja: Umat Allah) jarang bersuara membela HAM penduduk nusantara. Memang ada, Tapi, kebanyakan mereka tidak berbasis di organisasi-organisasi berbendera Kristiani. Mereka umumnya berbicara di panggung organisasi-organisasi pembela HAM yang tidak berbendera agama (Aditjondro, 2008: 214).
Brigadir Polisi Rudy Soik, Anggota Resrse Polda NTT hari-hari ini menjadi salah satu contoh sangat baik untuk itu! Dia – seorang Protestan – adalah umat Allah yang baik: bersuara untuk kaum tak bersuara. Ia sedang menjalankan tugasnya sebagai nabi, dan menurut saya, pas disebut salah satu bentuk tindakan kenabian masa kini.
Tapi, apa kabar bagi orang-orang yang menyerahkan janji di altar? Juga yang bernazar secara khusus pada Allah, manusia dan dunia untuk menghadirkan Kerajaan Allah di bumi ini?
Apakah mereka bersuara dan menentang masalah dagang manusia yang sudah lama terjadi di NTT? Apa saja yang dikotbahkan dan didoakan waktu perayaan Hari Minggu? Apa saja yang dilakukan saat katekese? Jangan-jangan doa, kotbah dan katekese hanya berkutat soal berlutut saat ibadah, masih tentang perarakan patung Bunda Maria dan Sakramen Maha Kudus keliling wilayah keuskupan, masih tentang kekudusan pribadi. Dan lupa berdoa dan berkotbah tentang sawah, kebun, cara menghasilkan ‘mata air’, lawan tambang, apalagi Misa di sawah dan kebun. Yah, lupa dengan mengusahakan kekudusan sosial-ekologis!
Fakta bahwa Gejala tidak terlalu peduli pada soal-soal sosial, pada ‘mengusahakan kekudusan sosial-ekologis’ memang bukan gejala yang sama sekali baru. Hal ini sudah menjadi semacam bagian dari identitas banyak pemimpin dan anggota Gereja, yang ikut membentuk cara berpikir awam pula.
Akibatnya tidak jarang kalau ada pastor atau biarawan-biarawati terlibat pada masalah-masalah sosial-politik, orang dengan mudah berkomentar, “Para rohaniwan (biarawan/ti) ini kurang kerjaan” atau, “Masalah-masalah sosial itu yah urusan kami-kami ini (awam)”. (Kalau tidak percaya, ingat-ingat lagi komentar beberapa orang waktu Gereja Keuskupan Ruteng melakukan demonstrasi besar-besaran menolak kehadiran tambang di Manggarai Raya.)
Tepatnya: sejarah Gereja Katolik (sekurang-kurangnya) menunjukkan bahwa untuk waktu yang sangat lama, Kekristenan (Katolik) memusatkan perhatiannya pada ‘mengusahakan keselamatan jiwa’. Caranya: doa, ikuti perayaan ekaristi,sembah Sakramen Mahakudus, mengaku dosa, doa lagi, begitu terus dan berputar-putar pada soal-soal itu saja.
Lalu, ‘badan’ dilupakan, diabaikan, bahkan dibenci sebab dianggap sebagai ‘penjara bagi jiwa’. Efeknya, orang lupa bahwa keselamatan juga berkaitan dengan raga, badan, materi. Lupa pada hiruk-pikuk dunia, lupa pada soal-soal hajat hidup orang banyak, makanan, sawah, kebun, termasuk hak sipil dan politik, HAM, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Juga, sisa-sisanya, barangkali, lupa peduli pada masalah dagang manusia.
Sampai pada satu waktu Gereja (banyak pemimpin dan Umat Allah) bertekad dan bertobat. Mereka menganggap bahwa kekudusan dan keselamatan tidak melulu soal jiwa, tidak melulu soal pribadi tetapi menyangkut juga badan dan hidup sosial-ekologis. Sebab mereka yakin bahwa keselamatan yang tidak menghasilkan perubahan-perubahan ragawi, perubahan-perubahan padasturuktur sosial–politik yang menindas, berarti keselamatan itu tidak ada.
Dan mereka sangat yakin bahwa keselamatan itu juga masuk dan harus masuk ke dalam konflik-konflik perbudakan, bentuk-bentuk penindasan, kapitalisme, dan semua rezim korup dan eksploitatif yang sedang berlangsung, sekarang di dunia ini. Tanda mula-mula kehadiran Allah dan keselamatan-Nya itu ialah konflik aktual bahkan terbuka dengan rezim-rezim yang demikian itu.
Maka, tidak ada lagi alasan bagi Gereja untuk diam di hadapan berbagai macam bentuk ketidak-adilan entah sosial, politis dan ekologis.
Untuk kasus dagang manusia yang sekarang menjadikan NTT juara satu, kiranya bisa menggerakan gereja untuk sesegera mungkin mengambil tindakan. Tidak saja berupaya semaksimal mungkin membantu penyelesaian kasus-kasus yang sekarang masih ada, tetapi, lebih dari itu melakukan upaya preventif agar tidak ada lagi perempuan dan anak-anak yang karena faktor kemiskinan dan ketidaktahuan jadi korban di hari-hari mendatang.
Di NTT, Gereja masih sangat dikenal berwibawa. Lantas, seruan para uskup, dan lebih baik lagi, bila diadakan sinode khusus soal isu ini, sangatlah mendesak. Cukup sudah, membiarkan Gereja terus nyaman dengan sikap bisu. Padahal hari demi hari, umat terus dijual. Bukankah mereka-mereka itu adalah bagian dari umat Allah, yang sejatinya mendapat perhatian dari Gereja.
