Floresa.co – Meski musim kemarau sudah berlalu, DPRD Manggarai masih terus mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai untuk menyelidiki penyebab berkurangnya pasokan air di kota Ruteng pada musim kemarau lalu, termasuk terkait dampak kehadiran PT Nampar Nos, perusahan swasta produsen air kemasan merek Ruteng.
Sejumlah masyarakat dan anggota DPRD Manggarai mensinyalir keberadaan PT Nampar Nos yang melakukan penyedotan air sebanyak sekitar 30.000 liter per hari sebagai salah satu penyebab berkurangannya pasokan air.
Kepada Floresa.co, Willy Djomi, pemilik sekaligus Direktur PT Nampar Nos sudah membantah keterkaiatan aktivitas perusahaannya dengan kekurangan air di Ruteng. (Baca: Pemilik PT Nampar Nos: “Saya Kecewa dan Sakit Hati”)
Willy bahkan menyatakan kekecewaannya karena berbagai tuduhan tersebut tidak berlandaskan pada hasil riset ilmiah.
Menanggapi sikap pemilik PT Nampar Nos ini, Yohakim Jehati, anggota DPRD mengatakan kekecewaan Willy Djoni juga tidak memiliki landasan, sebab hingga saat ini belum bisa dipastikan apakah ada atau tidak ada korelasi antara kekurangan air di Ruteng dengan aktivitas penyedotan air yang dilakukan perusahaannya.
“Kekecewaanya dia (Willy Djoni) itu tidak berdasar. Karena masyarakat Manggarai dan kami di DPRD memandang bahwa ada dugaan, karena kehadiran PT Nampar Nos, (maka terjadi kekurangan air),” ujar Yohakim kepada Floresa.co Minggu (16/11/2014).
Karena itu, anggota Fraksi Golkar ini meminta Pemkab Manggarai untuk melakukan kajian soal penyebab kekurangan air di Ruteng.
“Kita berharap ada kajian yang mendalam dan ilmiah untuk bisa menempatkan persoalan ini secara proporsional. Karena itu, kita mendesak Pemkab untuk melakukan hal itu, biar persoalan bisa diluruskan,” tegas Yohakim.
Kepada pihak perusahaan, Yohakim juga meminta agar bersama DPRD serta elemen masyarakat lainnya mendorong pemerintah melakukan kajian ilimiah sehingga tak ada syak wasangka.
“Kalau dia (Willy Djoni) merasa pemberitaan selama ini diperlakukan tidak adil, idealnya sama-sama mendorong Pemkab untuk lakukan kajian yang mendalam dengan menghadirkan pihak yang kompeten dan independen agar persoalanyapun segera berakhir,”ujarnya.
Yohakim mengatakan DPRD sudah meminta Bupati Christian Rotok untuk melakukan kajian tersebut saat rapat paripurna beberapa waktu lalu. “Dalam paripurna itu, Bupati Manggarai mengakui bahwa mereka akan melakukannya (kajian),”pungkasnya. (PTD/Floresa)
