DPRD Manggarai Tidak Tahu Soal Pemberian Mobil oleh Pemkab untuk 4 Instansi di Forkompida

2
922
Anselmus Odi, Ketua DPC PKB Kabupaten Manggarai

Ruteng, Floresa.co – Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku tidak tahu perihal pemberian mobil oleh pemerintah kepada 4 instansi di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda).

“Saya tidak tahu soal mobil itu,” kata Anselmus Odi, anggota DPRD saat dikonfimasi Floresa.co via ponselnya, Jumat (14/11/14).

Sebagaimana diberitakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai memberikan 4 unit mobil kepada Polres Manggarai,  Kodim 1612 Manggarai, Pengadilan Negeri Ruteng dan Kejaksaan Negeri Ruteng.

Mensi Do, Kepala Bagian Umum Kabupaten Manggarai mengatakan kepada Floresa.co, keempat mobil tersebut jenis Hi Lux Doble Cabin.

Pendanaannya, kata Mensi, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk tahun 2014. Harga per unit mobil Rp. 374.850.000.

Ia menjelaskan, anggaran keseluruhan untuk pengadaan keempat mobil itu mencapai Rp.1.540.000.000.

Kata Mensi, pemberian mobil itu atas permintaan 4 instansi tersebut. “Mereka mengajukan permohonan kepada Pemda untuk operasional ke lapangan,” tutur Mensi.

Sementara itu, Christian Rotok, Bupati Manggarai mengatakan kepada media beberapa waktu lalu, mobil-mobil tersebut merupakan pengadaan dalam bentuk sewah pakai.

“Setiap saat kita bisa ambil kembali sebagai aset daerah,” tutur Rotok.

Saat para wartawan menyentil adanya rumor yang menyebutkan bahwa pemberian keempat mobil tersebut sarat kepentingan politik gratifikasi, ia mengaku, tidak keberatan dengan hal tersebut.

“Itu tidak masalah karena setiap tindakan yang dilakukan oleh siapa saja, kita tidak bisa menghindar dari interpretasi  yang berbeda-beda”, katanya.

“Kalau kita menghitung semua interpretasi seperti itu maka bakalan kita tidak bisa berbuat apa-apa,” lanjut Rotok. (ABD/Floresa)

Advertisement
BAGIKAN

2 Komentar

  1. HARUSKAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGGARAI MEMBANTU KENDARAAN OPERASIONAL UNTUK 4 INSTANSI VERTIKAL ?

    Saya tak habis pikir, mengapa Pemerintah Kabupaten Manggarai ‘menghabiskan anggaran’ sebesar Rp.1.540.000.000. untuk membeli 4 unit mobil untuk diberikan kepada :
    1. Polres Manggarai
    2. Kejaksaaan Negeri Ruteng
    3. Pegadilan Negeri Ruteng; dan
    4. Kodim 1612 Manggarai.

    Padahal ke-4 institusi ini adalah instansi vertikal yang seluruh pembiayaannya bersumber langsung dari APBN dari pemerintah pusat setiap tahun anggaran.

    Kalau tujuannya untuk mendukung kelancaran operasional di lapangan, ke-4 instansi vertikal ini dapat saja mengajukan permohonan kepada atasan mereka masing-masing di provinsi dan pusat.

    Lantas mengapa harus memohon bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai ?

  2. Eme tae data tua hitu kraeng adrianud jehamat…manga onen eme tei nenggitu….sperti budaya manggarai kita bahwa itu adlah kudu campe wai te lako d teman2 forkompinda situ kut lako tugas…..tpi biasa ne amang eme laun dite campe situ g…brarti bujel kin mu’u d teman2 situ me manga kasus korupsi agu mafia one pemerintah dite so’o g….apa di tombo dise g ina ce’e ga di’a data…cama2 hema kat ga…cama2 porong pesek toe bae…eme bahasa d ata sarjana hukum situ ew amang salah satu bentuk gratifikasi taung situ hnya halus caran….tara tae nenggitu laku amang ae bom toe manga anggaran operasional d teman2 situ kudu lako tugas tapi co’o tara teing kole le pemerintah dite fasilitas kendaraan agu ise…wlupun dri segi aturan bsa dibenarkan krena disiasati oleh pemerintah tpi sangat mencederai asas keadilan utk msyrakat krena anggaran itu bsa dibangun sekolah utk 7 ruang kelas atw bsa membuka sekian kilo ruas jalan atw bsa membantu msyarakat miskin sekian ratus orang untuk bsa berobat gratis….tpi malah diberikan kpd instansi yg pnya biaya operasionalnya sendiri….sama hal nya dgn kabupaten Manggarai Timur bgt kasus 21 miliar diangkat ke permukaan maka tiba2 munculah bantuan operasional utk polres manggarai yg mengusut kasus trsbut sebuah mobil pajero sport….ironis skali Mobil mewah trsebut lbh diutamakan utk operasional polres ditengah2 msyarakatnya miskin2 klu dihitung2 juga anggaran utk beli mobil trsbut bsa utk dipakai mengaspal jalan ke kantor bupati di Lehong yg smpai skrg masih berbentuk belukar dan kali mati…tpi itulah trik pemerintah manggarai timur utk menutup mulut aparat utk kasus 21 m….dan tanpa pembahasan di DPRD manggarai timur juga pembelian mobil trsbut…jadi modusnya sdah kelihatan skali….yg jadi pertanyaanya apakah pemberian mobil oleh pemkab manggarai jga utk menutup mulut dri aparat ttg kasus besar yg ada di pemkab skrg atw utk mengamankan situasi politik yg smakin panas di Manggarai skrg ini….One mata d Mori taunh ita d pnde situ….

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini