Ruteng,Floresa.co–Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Bupati Manggarai Cristian Rotok mengevaluasi kebijakan terkait privatisasi air oleh perusahan air minum di Ruteng.
Melky Nahar dari Walhi NTT mengatakan, Rotok harus sadar bahwa pengelolahan air oleh pihak swasta kerap hanya berorientasi keuntungan.
“Prinsip mereka, hanya mengeksploitasi sumber daya air tanpa menghiraukan dampaknya terhadap kelestarian dan keberlanjutan sumber daya air yang ada”, kata Melky kepada Floresa.co, Selasa (11/11/2014).
Pernyataan Melky merespon masalah krisis air di Ruteng yang marak dibicarakan beberapa waktu lalu, di mana sebagian pihak mengaitkan masalah tersebut dengan keberadaan PT Nampar Nos, perusahan air minum yang berlokasi di Ruteng.
Meski Direktur Utama Perusahan Daerah Minum (PDAM) Ruteng mengatakan masalah krisis air di Ruteng merupakan akibat dari adanya perbaikan pipa di sejumlah tempat, namun ia juga menjelaskan, terjadi penurunan debit air yang dipasok oleh PDAM, berhubung dari 10 mata air yang ada, 5 di antaranya sudah mati.
Sejauh ini, memang belum ada penelitian ilmiah terkait dampak kehadiran PT Nampar Nos terhadap berkurangnya debit air di Ruteng. Namun, penelitian lapangan yang pernah dibuat oleh tim peneliti JPIC-OFM dan JPIC Keuskupan Ruteng mengungkap pengakuan warga di sekitar Ruteng tentang fakta berkurangnya debit air pasca kehadiran perusahan itu.
Melky mengaku kuatir, jika Pemda Manggarai tidak menganggap masalah air sebagai hal seirus, maka ini ibarat bom waktu, yang tinggal menunggu saat meledak menjadi persoalan kritis.
Ia mengingatkan, di sejumlah tempat praktek pemberian izin privatisasi, tidak diimbangi dengan upaya pengendalian dan pengawasan.
Karena itu, Melky mendesak pemerintah mengevaluasi hal ini. Ia menyebut, privatisasi air di Ruteng, juga bentuk prampasan hak publik.
“Air yang seharusnya milik publik, kini dijadikan milik privat. Beberapa tahun lagi, warga di Ruteng kemungkinan besar akan meratap karena kehilangan air. Rotok harus pikirkan itu”, tegasnya. (ABD/Floresa)
