Boni Hargens Dukung Terobosan Mendagri Terkait Opsi Agama dalam KTP

0
789
Boni Hargens

 

Boni Hargens
Boni Hargens

Floresa.co – Boni Hargens, pengamat politik dari Universitas Indonesia menyatakan dukungan terhadap ide Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait opsi kolom agama dalam KTP. Ia menyebut, hal tersebut “merupakan wujud revolusi mental.”

“Dengan adanya kebebasan individu menentukan ada atau tidaknya kolom agama, warga minoritas akan terbantu untuk mengurangi potensi diskriminasi di dunia kerja, dan di tempat lain dalam masyarakat,” kata Boni dalam siaran pers yang diterima Floresa.co, Selasa (11/11/2014) sore.

Bagaimanapun, kata dia, agama adalah hak asasi yang melekat pada tiap warga.

“Tidak boleh ada diskriminasi atas nama agama baik secara struktural maupun sosial. Fakta selama ini, ada perlakuan yang tidak adil terkait agama, misalnya di dunia kerja. Siapa saja bisa menjadi korban. Apapun agamanya,” jelas Boni.

Ia mengatakan, secara ideal, demokrasi memang mengenal pemisahan agama dari urusan publik negara. Hukum, urainya, adalah ukuran bersama yang harus berlaku sama.

“Tiap warga negara memilki hak dan kewajiban yang sama di muka hukum. Kualitas seorang warga negara tidak diukur dari apa agama,suku atau golongannya tapi dari tindakan, karya dan perkataannya”, tegasnya.

Inilah, menurut dia, bentuk tertentu dari revolusi mental.  “Mendagri sudah memulai itu dengan sangat baik. Kita patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya”, katanya.

Apa yang sudah dimulai itu, kata Boni, adalah dasar untuk perubahan yang lebih besar menuju Indonesia yang demokratis, setara dan adil.

Sebagaimana diberitakan, Mendagri Tjahjo pada Senin kemarin menyatakan, berniat mengosong kolom agama bagi warga negara Indonesia yang menganut kepercayaan di luar agama yang diakui pemerintah.

Hal itu dilakukan, karena selama ini warga tersebut “dipaksa” menuliskan satu dari enam agama resmi pemerintah di KTP.

Akibat paksaan itu, kata Tjahjo, banyak warga yang memilih untuk tidak memiliki KTP. Hal tersebut menghambat kegiatan pencatatan kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kemendagri.

“Saya mendapat laporan bahwa ada warga di daerah menolak membuat KTP karena harus ditulis Islam, Kristen, Buddha, Hindu, atau Konghucu. Lalu, bagaimana dengan mereka yang tidak punya agama dalam artian penganut kepercayaan? Bagaimana mereka mau dapat E-KTP kalau mereka tidak bisa menuliskan keyakinan mereka?” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Rencana Tjahjo sebelumnya juga didukung oleh Menteri Agama Lukman Hakim. Ia mengatakan, rencana pemerintah untuk mengosongkan kolom agama dalam KTP merupakan bagian dari upaya untuk melindungi hak warga negara.

Pemerintah, kata dia, ingin mengakomodasi keyakinan para penganut kepercayaan yang agama mereka belum diakui negara. (ARL/Floresa)

 

Advertisement

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini