Pantai Pede Harus Tetap Jadi Ruang Publik

0
879

Pantai Pede

Floresa.co – Ansel Jemaat (34), guru olah raga pada salah satu sekolah menengah di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, marah besar ketika membawa puluhan anak sekolah ke Pantai Pede untuk berenang, ternyata pantai itu sudah diberi pagar. Hampir 80 persen kawasan pantai di Labuan Bajo dan sekitarnya telah dikuasai pemodal.

Pede, sebelum Labuan Bajo menjadi destinasi wisata, kawasan seluas 4,5 hektar itu menjadi ruang publik masyarakat Manggarai Raya. Tetapi, sejak awal 2013, pantai itu dialihkan ke PT Sarana Investama Manggabar (SIM). Sesuai rencana PT SIM akan membangun hotel bintang lima di situ. Penyerahan hak guna usaha (HGU) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) kepada SIM, ditentang masyarakat setempat.

Ansel Jemaat, di Labuan Bajo, Selasa (4/11/2014), mengatakan, uang bukan segala-galanya untuk masyarakat Manggarai Raya. Penguasaan Pantai Pede oleh pengusaha, tidak berdampak positif bagi tata cara hidup, pola pikir, tradisi, adat, dan kebersamaan masyarakat Manggarai Raya. Tradisi dan pola hidup masyarakat Manggarai Raya antara lain terbentuk melalui kebersamaan di pantai itu.

”Anak-anak berolahraga di sini. Mereka membentuk karakter mereka sebagai generasi Manggarai yang dekat dengan alam. Persaudaraan dan kebersamaan kami sebagai warga Manggarai, terikat pada satu bahasa daerah, adat istiadat, dan tradisi lokal, terbentuk di sini,” kata Ansel.

Kepala Desa Gorontalo, Labuan Bajo Aladin Nahazar mengatakan, Pantai Pede selama ini menjadi ruang publik bagi masyarakat Manggarai Raya. Berbagai kegiatan massal diselenggarakan di pantai itu antara lain, arisan keluarga (suku), natal bersama, halalbihalal, temu pisah guru dan kepala sekolah, olahraga (berenang) siswa sekolah, kegiatan (rekreasi, olahraga tarik tambang, dan voli pantai) 17 Agustus, dan bahkan puncak Sail Komodo 2013 berlangsung di pantai itu.

Sebelum Labuan Bajo menjadi destinasi wisata nasional dan internasional, masyarakat Manggarai Raya setiap Sabtu, Minggu, dan hari-hari libur mendatangi pantai itu untuk berekreasi. Anak-anak sekolah yang melakukan latihan berenang, dan kegiatan olahraga lain pun berlangsung di pantai itu.

Namun, dengan pemagaran pantai sepanjang hampir 1 km mengikuti garis pantai, membuat warga setempat tidak nyaman. Aladin selaku kepala desa setempat langsung turun tangan, minta agar pemagaran dihentikan. Sebagian kawasan yang sudah dipagari, diberi akses jalan masuk ke pantai sehingga masyarakat terutama nelayan lokal bisa masuk ke kawasan itu.

Pantai itu telah diapit hotel berbintang seperti La Prima, Bintang Flores, dan Hotel Jayakarta di bagian timur dan barat. Pede masih menyisakan semangat dan harapan bagi masyarakat lokal yang datang ke lokasi itu untuk berekreasi, dan nelayan masih sempat menambatkan perahu di sana.

Ia menilai, hampir 80 persen pesisir pantai di Labuan Bajo termasuk sejumlah kecamatan di Manggarai Barat sudah dikuasai pengusaha dari luar. Luas Manggarai Barat 10.000,47 km2, terdiri dari luas daratan hanya 2.947,50 km2, sedangkan luas lautan 7.052,97 km2. Jika kawasan daratan dikuasai pemodal 80 persen atau 2.358 km2, masyarakat asli Manggarai Barat semakin tersingkir.

”Pengalaman di daerah lain, ketika pemodal menguasai wilayah-wilayah strategis, masyarakat setempat akan tersingkir, dan menjadi penduduk paling marjinal di daerah itu. Masyarakat asli Labuan Bajo dan Manggarai Raya pun akan mengalami situasi seperti itu,” kata Aladin.

Sejumlah pulau kecil di sekitar Labuan Bajo, yang sudah dan sedang dalam proses negosiasi pemodal dengan penduduk lokal dan pemda setempat untuk dibangun hotel dan penginapan antara lain, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Seraya Besar, Seraya Kecil, Bidadari, dan Pulau Longos. Pulau Komodo, sesuai informasi, telah dikuasai pengusaha yang dibuktikan dengan pemasangan patok batas di pulau itu.

Anggota Gerakan Masyarakat Selamatkan Pantai Pede dan Pulau-Pulau (Gemas P2) Manggarai Barat, Marianus Nuhan, menuntut Pemprov NTT dan PT SIM menghentikan kegiatan pembangunan fisik apa pun di Pantai Pede. Pantai itu merupakan satu-satunya pantai tersisa di Labuan Bajo yang dinilai stragetis sebagai ruang publik masyarakat.

”Saya minta Pede tetap menjadi ruang publik bagi masyarakat. Jangan sampai pemerintah mengalihkan pantai ini kepada pengusaha. Kalau sudah diserahkan, keputusan itu ditinjau lagi. Hargai aspirasi masyarakat Manggarai, jangan paksakan kehendak,” kata Nuhan.

Pantai ini merupakan pelengkap obyek wisata binatang Komodo di Pulau Komodo, dan Pantai Pink di Pulau Pink. Biasanya, usai menyaksikan Komodo di Pulau Komodo dan pulau-pulau sekitarnya, pengunjung kembali ke Labuan Bajo, kemudian melepas lelah di Pantai Pede.

Jeane Beatrix, turis asal Australia, yang ditemui beberapa waktu lalu di Pantai Pede mengatakan, setelah melakukan perjalanan ke Pulau Komodo, dia bersama tiga rekannya mendatangi Pantai Pede untuk berenang dan berjemur. Jeane pun berharap, pantai itu tidak dikuasai pengusaha, tetapi beri kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola, dengan berjualan dan berwisata.

”Bayangkan, kalau sepanjang garis pantai ini dibangun hotel, masyarakat terutama nelayan sulit akses ke pantai atau melaut. Padahal, mereka berdiam di sepanjang pesisir ini,” kata Jeane, yang mengaku sudah tiga kali ke Labuan Bajo melalui Denpasar dan Lombok itu.

Pejabat Pemprov NTT, Tadeus Tini, yang juga putra Manggarai mengatakan, ada sekelompok orang di Labuan Bajo yang merasa tidak puas atas kebijakan pemprov, menghasut masyarakat menolak pengelolaan pantai itu. Sebelum ada aktivitas dari PT SIM, tidak satu pun warga Labuan Bajo mengklaim pantai itu sebagai ruang publik, atau hak ulayat. (Kompas Siang/ARL)

Advertisement
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini