Hanya 8,87%, PAD Manggarai Jauh di Bawah Standar

0
698
Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng
Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng
Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng

Floresa.co – Kabupaten Manggarai memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi kepada pemerintah pusat. Hal ini tercermin dari target Pendapatan Asli Dareah (PAD) dalam APBD-Perubahan 2014 yang hanya 8,87% dari total target pendapatan.

“PAD itu jauh di bawah standar kemandirian fiskal,. Standar normal itu 20% (dari total pendapatan),”ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng kepada Floresa.co, Senin (10/11/2014).

PAD Kabupaten Manggarai pada APBD-Perubahan 2014 ditargetkan sebesar Rp 68,51 miliar. Sedangkan total pendaatan daerah mencapai Rp 771,99 miliar. Mayoritas pendapatan ini berasal dari dana perimbangan yang mencapai Rp 626,97 miliar.

“Manggarai dan hampir semua kabupaten/kota di NTT tak bicara otonomi fiskal atau kemandirian fiskal tapi ketergantungan fiskal luar biasa kepada pusat. Sudah begitu, belagu pula, korupsinya gila-gilan,” tambah Endi.

Menurutnya, kecilnya PAD sejumlah kabupaten/kota di NTT terjadi karena ekonomi di daerah tidak tumbuh. Ini  disebabkan karena kegiatan investasi, sebagai salah satu penompang pertumbuhan ekonomi sangat kecil. Padahal potensi PAD seperti pajak dan retribusi daerah akan meningkat seiring tumbuhnya ekonomi di daerah.

Berdasarakan data Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT pada triwulan III, secara tahunan hanya tumbuh 4,97%. Ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama yang mencapai 5,01%.

Selain karena tidak bergeliatnya aktivitas inevstasi di daerah, menurut Endi, kecilnya PAD di sejumlah daerah di NTT juga disebabkan karena rendahnya kapasitas birokrat yang bertugas melakukan pemungutan.

Karena itu, anggota DPRD Manggarai, Yohakim Y. Jehati meminta Bupati Manggarai melakukan evaluasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang gagal memenuhi target setoran PAD.

“Dalam pendapat akhir (terkait APBD-Perubahan 2014) beberapa hari lalu di paripurna, saya degan tegas  minta Bupati Manggarai untuk melakukan evaluasi dan memberi tindakan tegas terhadap pimpinan dan SKPD yang realisasi PAD-nya di bawah target yang telah ditetapkan,” ujarnya kepada Floresa.co.

Ke depan, untuk menggenjot penerimaan asli daerah, Endi menyarankan agar Pemda Manggarai serta daerah lainnya di NTT memperbaiki tata keloah pemerintahan untuk memancing kegitan investasi di daerah.

“Kalau seperti sekarang, sudah potensi sumber daya gak banyak, kualitas tata keloa rendah. Bagaimana mungkin daya saing investasi bisa naik?” tandasnya. (PTD/Floresa)

Advertisement
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini