“Deno Lupa, Dulu Dia dari Dunia Kampus”

5
1148
Vito Dandung, mantan aktivis mahasiswa STKIP tahun 2003-2008
Vito Dandung, mantan aktivis mahasiswa STKIP tahun 2003-2008
Vito Dandung, mantan aktivis mahasiswa STKIP tahun 2003-2008

Floresa.co – Mantan aktivis mahasiswa  Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Santo Paulus Rutengmengkritik pernyataan Deno Kamelus, Wakil Bupati Manggarai, yang meminta agar STKIP tidak memainkan peran dalam politik.

Vito Dandung, mantan aktivis mahasiswa STKIP tahun 2003-2008 mengatakan kepada Floresa.co, Senin (10/11/2014), sepertinya Deno sudah terjebak dalam politik praktis yang anti kritik.

“Dia lupa kalau dia dulu adalah akademisi dari dunia kampus dan pasti memberikan sumbang saran atau kritik terhadap situasi politik”, katanya.

Sebagaimana diberitakan Floresa.co sebelumnya, saat memberi sambutan pada acara wisuda 1.034 lulusan STKIP, Sabtu (8/11/2014), Deno menegaskan, dalam rangka mempertahankan perguruan tinggi yang kredibel, STKIP Ruteng menjalankan amanah UU nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Dalam UU tersebut, jelasnya, perguruan tinggi wajib menjalankan fungsinya, yakni, pendidikan, penelitian dan pengabdian.

“Tidak boleh memainkan peran politik di kampus ini. Sebab, itu di luar amanah UU tersebut,” kata Deno, tanpa menjelaskan lebih detail peran politik apa yang ia maksud.

Namun, Vito menegaskan, kalau kampus atau mahasiswa terlibat dan peduli dengan kondisi politik  di Manggarai, itu artinya kampus atau mahasiswa sedang menjalankan darma ketiga yang Deno sebut sebagai pengabdian.

Vito mengatakan, dirinya sangat mendukung sepenuhnya setiap gerakan STKIP yang membawa pencerahan politik bagi masyarakat Manggarai.

“Terutama untuk mengkritisi setiap kebijakan Pemda yang tidak populis,” kata mantan Sekjen Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) ini. (ARL/Floresa)

 

Advertisement
BAGIKAN

5 Komentar

  1. Saya setuju dengan VIto, kampus tidak boleh apolitik dan menjadi menara gading. Ketika persoalan kemiskinan, ketidakadilan, pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia ada di masyarakat, kampus harus ikut memberikan kontribusinya. Kritik adalah sebuah wacana intelektual yang tidak dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk politik praktis. Kita perlu menggugat paradigma depolitisasi kampus yang dulu dicanangkan oleh pemerintahan Orba dalam rangka membungkam suara-suara kritis dari kampus.

  2. saya sepakat untuk kader kampus ikut terlibat aktif soal dinamika politik.. dan saya tidak sepakat untuk Kampus berpolitik krn dia(kampus ) itu bangunan mati…

  3. saya sepakat untuk kader kampus ikut terlibat aktif soal dinamika politik.. dan saya tidak sepakat untuk Kampus berpolitik krn dia(kampus ) itu bangunan mati…

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini