Terkait Kasus Pantai Pede, Begini Cara Mahasiswa Nasehati Gubernur NTT

2
1108
Gubernur NTT Frans Lebu Raya

Floresa.co – Setelah gagal bertemu dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya saat menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (6/11/2014) lalu, seorang mahasiswa di Kupang menuangkan isi hati dan pikirannya dalam sebuah surat terbuka.

Surat tersebut, yang dimuat di Harian Victory News, salah satu koran yang berbasis di Kupang, Sabtu (8/11/2014), ditulis Irvan Kurniawan, anggota Forum Mahasiswa Manggarai Raya (Formaya) serta Ketua Himpunan Mahasiswa Manggarai Timur (Hipmmatim) Kupang.

Dalam surat ini, ia menyampaikan kekecewaan terhadap keputusan Lebu Raya yang menyerahkan Pantai Pede di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat kepada investor untuk dibangun hotel berbintang. Padahal, kata dia, itu adalah ruang publik, yang seharusnya terbuka untuk diakses publik, bukan malah diprivatisasi.

“Permenungan saya dalam sepucuk surat ini tidak sedang menyudutkan Bapak”, demikian tulis Irvan. “Tapi sebagai rakyat dalam ruang demokrasi, saya sedang menyelamatkan Bapak dari trilogi dosa politik yang sering menjebak pejabat publik yakni kekuasaan, kekayaan, dan popularitas.”

Pada bagian akhir suratnya, ia mengajukan pertanyaan, “Apakah Bapak mau dikenang sebagai gubernur pembela hak dan ruang hidup rakyat atau mau dikenang sebagai monster perampas hak rakyat?”

Ia menegaskan, “Ingat Bapak! Pede adalah titipan untuk rakyat”.

Berikut isi lengkap surat tersebut:

Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur di tempat. Salam sejahtera. Bagaimana kabarnya Bapak? Semoga kami jumpai Bapak Gubernur dalam keadaan sehat secara rohani maupun jasmani, dan selalu dalam bimbingan Yang Maha Kuasa.  Bapak Gubernur yang terhormat, jatuh bangun peradaban manusia di bawah kolong langit bumi telah mengantarkan kita pada era baru yang bernama  era global.

Globalisasi baik di bidang informasi, teknologi maupun transportasi serempak mengubah pandangan dunia yang begitu luas dan tak terbayang menjadi selebar daun talas. Kita sedang bergerak menjadi satu dunia di mana para pemikir menyebutnya sebagai ‘desa global’. Melalui informasi  dan transportasi orang di belahan dunia lain dengan mudah mengintip perkembangan terbaru bahkan dengan cepat berpindah ke sudut dunia lain.

Ini adalah realitas yang tidak bisa dibantah sekaligus memaksa orang mengejar informasi dan perkembangan terbaru itu. Mobilisasi atau perpindahan manusia menjadi tak terelakkan. Sekat-sekat nasional menjadi diperlunak, bahkan hilang sama sekali dalam perjanjian ekonomi internasional (neoliberal), dan investasi pun menjadi realitas lumrah.

Bapak Gubernur, ada suatu fenomema yang menarik dalam gerakan menjadi satu dunia ini, yakni perpindahan orang-orang yang dikuti perpindahan modal investasi. Dalam konteks ini saya ingin mengajak kita semua dan juga Bapak untuk melihat fenomena investasi yang akhir-akhir ini menjadi trending topic Pemerintah Provinsi NTT, lokal, dan nasional. Kita sering mendengar kebijakan pemerintah yang mendorong investasi untuk kesejahteraan rakyat.

Namun apakah benar, investasi yang sekarang menjalar bahkan menjamur di NTT sungguh mengantar masyarakat menuju kesejahteraan? Ada investasi tambang yang melahirkan prahara dan investasi pariwisata yang justru memicu derita dan nestapa. Sepucuk surat ini adalah risalah rakyat, sebuah litani kegalauan rakyat Manggarai Barat yang sekarang sedang terpinggirkan dalam jebakan investasi pariwisata dan perhotelan.

Bapak Gubernur, dari ujung barat Pulau Bunga (Flores), ada suara yang mungkin sedang tenggelam dalam kebisingan politik nasional akhir-akhir ini. Di sana ada ratap tangis karena investasi pariwisata membuat mereka menjadi asing di tanahnya sendiri. Salah satu alasan di balik duka itu terkait kebijakan Bapak yang secara sepihak membuat kerja sama dengan PT Sarana Investama Manggabar yang sebentar lagi akan mencaplok Pantai Pede sebagai “natas labar” (ruang publik) masyarakat.

Saat ini, orang-orang Labuan Bajo biasa menggunakan pantai ini sebagai satu-satunya tempat refreshing. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu ke bar, diskotik, kafe, dan hotel bertingkat di mana di balik jendela kamar segelintir orang berduit bisa menyaksikan horison laut yang luas dengan matahari kemerah-merahan menghilang di telan rahim malam.

Mereka adalah orang-orang yang takut jangan sampai tanah satu-satunya yang mereka miliki sebagai ruang bermain itu diprivatisasi atas nama investasi segelintir orang yang haus akan uang.  Saya tidak sedang anti investasi dan menolak semua investasi di NTT dan Manggarai Barat khususnya, tetapi melalui surat ini saya ingin menawarkan suatu model investasi yang humanis dan populis.

Jika semua kawasan pantai di mana ada tiga hotel (La Crima, Bajo Beach dan Bintang Flores) telah raup oleh investor, haruskah Pantai Pede sebagai satu-satunya ruang publik yang tersisa hilang dari jangkauan rakyat? Di sinilah sisi humanis dan populis yang saya maksudkan. Jangan sampai nafsu investasi  mereduksi makna hakiki kemausiaan di mana hak-hak rakyat tersingkirkan atas nama pariwisata.

Pak Gub, setahu saya Bapak adalah salah satu kader dari partai yang selalu mengedepankan jargon/ideologi kerakyatan. Sebagai rakyat, saya bangga dan mengucapkan apresiasi dengan beberapa buah program Bapak yang sungguh mengedepankan visi kerakyatan walaupun keberhasilannya belum tampak dirasakan.

Ada suatu pertanyaan yang bagi saya cukup menggelitik, bisakah visi dan misi kerakyatan yang  selama ini Bapak kedepankan dalam kampanye atau diskusi di berbagai seminar, dinyatakan dalam kebijakan pariwisata? Ataukah mungkin itikad baik tersebut hanya sebatas jargon dan mimpi-mimpi semu yang meninabobokan rakyat di atas janji-janji kosong? Saya tidak bisa menjawab dan yang bisa menjawabi itu adalah perbuatan (baca: kebijakan), sebab perbuatan adalah pelampiasan hati dan pikiran, sementara hati adalah ukuran integritas seorang pemimpin.

Jika hati Bapak sudah tumpul melihat, mendengar dan merasakan kegalauan rakyat, masih bisakah Bapak disebut sebagai pemimpin yang berintegritas?   Bapak Gubernur yang terhormat, saya yakin Bapak adalah orang yang taat beragama. Dalam ajaran agama dikatakan orang yang sudah tumpul hati nuraninya karena sudah terbiasa berbuat jahat, lantas ada berapa banyak kejahatan yang telah Bapak lakukan? Permenungan saya dalam sepucuk surat ini tidak sedang menyudutkan Bapak, tapi sebagai rakyat dalam ruang demokrasi saya sedang menyelamatkan Bapak dari trilogi dosa politik yang sering menjebak pejabat publik yakni kekuasaan, kekayaan, dan popularitas.

Bapak Gubernur, risalah ini adalah risalah kemanusiaan. Sebuah penegasan atas nilai-nilai kemanusiaan dan budaya yang akhir-akhir ini tergerus oleh investasi. Surat ini sama sekali tidak sedang menyudutkan Bapak tetapi catatan sejarah yang hampir hilang dimana Pantai Pede (Pede dalam bahasa Manggarai adalah titipan) telah dinobatkan oleh leluhur sebagai “tempat titipan leluhur untuk anak cucu”.

Goresan sederhana ini adalah protes dari anak-anak zaman yang tengah mencari nilai dalam setiap seni budaya yang sering dipentaskan di Pantai Pede seperti saat Sail Komodo 2013. Jika di Jakarta ada Taman Ismail Marzuki, tempat dimana segala atraksi seni dan budaya dipentaskan, Pantai Losari di Makassar, maka Manggarai Barat memiliki Pantai Pede.

Selain itu, Pantai Pede adalah ruang interaksi sosial dimana orang-orang lokal dan internasional saling berkontak dan berkomunikasi dalam senyum, percakapan, canda tawa, tatapan mata, bahkan sentuhan-sentuhan di tengah situasi dunia yang berkecamuk akibat perang, pertempuran ideologi, diskriminasi suku, ras, agama dan antargolongan, serta kekerasan antarsesama yang mengatasnamakan ajaran tertentu.

Pantai Pede adalah ruang hidup dimana masyarakat lokal menggunakan pantai ini sebagai tambatan perahu dan transaksi bagi nelayan dengan masyrakat Labuan Bajo dalam jual beli ikan. Pantai ini digunakan untuk kawasan wisata kuliner dan souvenir khas lokal seperti di kawasan Sanur atau Kuta di Bali. Jika alasan yang dipakai untuk mempertahankan pembangunan hotel demi PAD, bukankah efeknya sangat jauh dari rakyat yang sedang berpikir apakah hari ini saya bisa makan? Belum lagi jika menilik pesimisme publik, dimana banyak pejabat publik yang rakus memakan Dana Bansos milik masyarakat.

Bapak Gubernur yang terhormat, di sisa jabatan Bapak untuk periode terakhir ini, saya yang mewakili kaum muda NTT dan Manggarai khususnya, sangat yakin bahwa Bapak masih memiliki itikad baik untuk membangun dan menjadikan daerah ini sebagai propinsi pariwisata tanpa meninggalkan luka. Masa akhir pengabdian bapak adalah masa-masa mengukir kenangan. Apakah Bapak mau dikenang sebagai gubernur pembela hak dan ruang hidup rakyat atau mau dikenang sebagai monster perampas hak rakyat? Ingat Bapak! Pede adalah titipan untuk rakyat.

Tautan surat tersebut yang diunggah Irvan di laman Facebook-nya, mendapat komentar dari pemilik akun bernama Charles Sene. Smoga beliau bukan orang yang tuna aksara e…”, tulis Charles. (ARL/Floresa)

Advertisement

2 Komentar

  1. Hati para pemimpin benar2 sdh tertutup htinya krn harta duniawi&mengesampingkan aspek sosial/bantang cama,reje lele dg masyarakat setempat.Sementara mrka jg sebenarnya bagian dr masyarakat tsb.

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini