Floresa.co – Sejumlah elemen sipil di Kabupaten Manggarai Barat menyatakan dengan tegas sikap menolak upaya Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang menyerahkan Pantai Pede di Labuan Bajo kepada perusahan swasta milik Setya Novanto, Ketua DPR RI.
Kelompok sipil ini yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Selamatkan Pantai Pede dan Pulau-pulau (Gemas P2) menjelaskan sikap mereka dalam surat yang dikirim ke Lebu Raya dan DPRD NTT pada 31 Oktober lalu.
Surat tersebut ditandatangni Ketua Gemas P2 Ustad Junaidin dan Sekertaris II Silvester Deni Harsidi dengan tembusan kepada Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dulla, DPRD Manggarai Barat, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo dan Presiden Joko Widodo.
Dalam kedua surat tersebut, yang salinannya didapat Floresa, Gemas P2 menyatakan, warga Mabar terusik dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) terkait penyerahan hak pengeloaan Pantai Pede oleh Pemprov NTT kepada PT Sarana Investama Manggabar untuk membangun hotel berbintang di atas kawasan tersebut.
“Seluruh elemen masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berada di Manggarai Barat sangat tidak setuju dengan yang direncanakan dan/atau yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi NTT tersebut”, tegas Gemas P2 dalam surat tersebut.
Mereka mendesak DPRD Provinsi NTT mendengar, merespon dan segera melakukan tindakan-tindakan persuasif yang merujuk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat agar Pantai Pede menjadi salah satu asset milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
“Kami warga masyarakat yang tergabung dalam Gemas P2 sangat mendukung DPRD Provinsi NTT segera memperjuangkan dan mempertahankan kawasan Pantai Pede menjadi ruang publik dan asset daerah Kabupaten Manggarai Barat,” demikian pernyataan mereka. (ARL/Floresa)
