Ignas Kleden: Soal Politik Uang, Jangan Salahkan Rakyat!

0
597
Ignas Kleden
Ignas Kleden
Ignas Kleden

Floresa.co – Ignas Kleden menyatakan kritik keras terhadap penghapusan Pilkada langsung kepala daerah oleh DPR RI lewat pengesahan UU Pilkada, yang menyerahkan Pilkada kembali pada DPRD.

Dalam artikel opini di Harian Kompas, Jumat (31/10/204), sosiolog ternama kelahiran Flores Timur itu mempersoalkan argumen DPR yang menganggap Pilkada langsung menyuburkan politik uang.

“Rakyat kita sering dipersalahkan dalam banyak hal, tetapi rakyat tidak bisa dipersalahkan karena meluasnya praktik politik uang,” tulis Kleden dalam opini berjudul “Keluar dari Jebakan Involusi” itu.

Ia menjelaskan, politik uang berawal dari para elite politik karena merekalah yang mempunyai dana dan kemudian percaya bahwa kehendak rakyat dapat dibeli dengan uang.

“Lalu terjadilah transaksi, lalu berkembanglah jual-beli suara. Dalam jual-beli ini, lambat laun permintaan suara oleh para elite politik terus meningkat sehingga, sesuai dengan mekanisme pasar, permintaan yang meningkat akan menaikkan harga suara pemilih”, demikian Kleden.

Ia menjelaskan, transaksi jadi mahal dan menyebabkan pemilihan kepala daerah memerlukan biaya tinggi, bahkan sangat tinggi.

Namun, menurut dia, biaya tinggi hanyalah akibat politik transaksional yang diperkenalkan elite politik.

“Ironis sekali bahwa yang merupakan akibat ini kemudian dijadikan sebab dan alasan dalam menolak pemilihan langsung dan menggantinya dengan pemilihan tak langsung,” jelasnya.

Padahal, kata dia, biaya tinggi itu bisa diatasi kalau para elite politik menghentikan praktik politik uang, sambil mendidik masyarakat bahwa pemilihan bukanlah pasar gelap dengan tawar-menawar secara liar, tetapi hak dan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan siapa yang layak dan sanggup memimpin mereka meningkatkan taraf hidup dan menciptakan kesejahteraan dengan keadilan.

Ia menambahkan, tentu saja setiap kampanye perlu biaya, seperti untuk transportasi, iklan, atribut, konsumsi pertemuan, dan lain-lain.

“Namun, biaya kampanye tidak perlu mencakup dana untuk membujuk konstituen dan membeli suara mereka”, tegasnya.

Ia melanjutkan, “Sayangnya, setelah politik transaksional ini menjadi amat mahal, rakyat kembali dipersalahkan seakan mereka belum cukup matang untuk memilih secara langsung sehingga pemilihan kepala daerah harus diserahkan kembali ke DPRD.”

Pilkada lewat DPRD: bentuk kemunduran

Kleden yang juga Ketua Badan Pengurus Komunitas Indonesia untuk Demokrasi menyatakan pesimis, Pilkada lewat DPRD akan memberi hasil yang lebih baik dibanding Pilkada langsung.

Ia menegaskan, semua orang tahu, DPR di Indonesia sekarang ini pada segala tingkatannya bukanlah lembaga negara dengan nama yang harum.

Mengutip survei tentang Indeks Demokrasi Indonesia yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menunjukkan bahwa dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain seperti pemerintah daerah, pengadilan atau partai politik, DPRD adalah lembaga negara yang mempunyai indikator kinerja paling buruk untuk tahun 2013.

Dengan tiga tingkat skor yang ditetapkan, yaitu 80-100 sebagai indikator kinerja yang baik, 60-79 untuk kinerja yang sedang, dan di bawah angka itu adalah indikator kinerja yang buruk, skor untuk kinerja DPRD adalah 36,62.

“Dapat dibayangkan jadinya kalau pilkada akan dilaksanakan lembaga dengan kinerja yang paling buruk ini”, jelasnya.

Ia juga menyatakan, pengandaian bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD bakal lebih murah biayanya dan lebih baik, hasilnya sudah dapat ditolak sejak awal.

“Selain itu, pilkada oleh DPRD akan membuat posisi politik kepala daerah tak independen terhadap DPRD dan menghilangkan kesetaraan Trias Politika di daerah.”

Ia menjelaskan, apa yang terjadi saat ini di Indonesia, sangat memalukan.

Ketika beberapa negara lain sedang berjuang menerapkan pemilihan langsung seperti Malaysia, Myanmar, dan Mesir dan Hongkong bergolak dalam Umbrella Revolution untuk menuntut pemilihan eksekutif Hongkong secara langsung dan menolak sistem pemilihan melalui perwakilan yang dikehendaki Pemerintah Beijing, Indonesia malah menghapus hal itu.

Advertisement

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini