DPRDLangkah DPRD Manggarai-Flores, NTT yang membahas masalah krisis air di Ruteng dalam forum sidang II, Rabu lalu (29/10/2014) patut diapresiasi.

Hal ini menunjukkan, ada fajar harapan untuk para anggota dewan, yang tampaknya menaruh hati pada keluhan warga Ruteng beberapa waktu terakhir.

Dalam sidang itu, sejumlah anggota dewan memberi pernyataan keras, merespon pernyataan Mansetus Mitak, Sekertaris Daerah (Sekda), yang menyebut krisis air merupakan akibat langsung dari El Nino atau kemarau panjang dan adanya upaya perbaikan saluran di beberapa titik di kota Ruteng.

Yoakim Jehati, misalnya, anggota DPRD Fraksi Golkar, menyatakan, penjelasan pemerintah terkait kekurangan air karena El Nino sangat tidak masuk akal sebab letak kota Ruteng berada di tengah hutan dan iklimnya sangat dingin.

“Analisis kita orang awam, kekurangan air disebabkan  karena beberapa mata air di kota Ruteng sudah dialihkan pengelolaannya ke privatisasi air kepada pihak ketiga,” tegas Yoakim.

Sementara itu, Marsel Ahang, anggota DPRD Fraksi PKS menyatakan, krisis air yang terjadi saat ini selain karena kemarau panjang juga akibat buruknya kinerja PDAM. Dirut PDAM Klemen Man dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

Ia bahkan mendesak pemecatan Dirut PDAM itu. “Orang itu kerjanya tidak benar. Kenapa dari dulu Ruteng tidak pernah alami krisis air walau kemarau panjang. Setelah dia masuk, semuanya jadi kacau,” kata anggota DPRD dari Dapil Kecamatan Ruteng dan Lelak itu.

Apa yang ditunjukkan para anggota dewan memperlihatkan posisi mereka ke publik, yang benar-benar menjadi penerus aspirasi warga kepada pihak pemerintah.

Mereka tampaknya tak menganggap keluhan warga selama ini sebagai angin lalu.

Namun, selain apresiasi, ada sejumlah catatan yang penting untuk para anggota dewan.

Dalam sidang itu, belum diketahui pasti, apa penyebab krisis air itu. Perdebatan dengan pihak pemerintah memperlihatkan dengan jelas, belum ada kesimpulan pasti.

Penyataan Yoakim Jehati yang menuding penyebabnya adalah perusahan air merek Ruteng, PT Nampar Nos, masih perlu pembuktian ilmiah.

Lantas, hal berikut yang mesti didorong oleh anggota dewan, selain memastikan agar kinerja petugas PDAM benar-benar dikontrol, agar tak lagi menjual air di tengah kekesalan warga yang kekurangan air, adalah mendorong dilakukan kajian terhadap keberadaan PT Nampar Nos.

Temuan JPC-OFM berdasarkan studi lapangan pada 2009 yang mengangkat pengakuan warga Ruteng, sudah mengafirmasi adanya dampak kehadiran perusahan itu terhadap pengurangan debit sejumlah kali di Ruteng.

Kesimpulan demikian, memang tidaklah valid untuk sesegera mungkin menuduh PT Nampar Nos sebagai penyebab. Namun, merumuskan hipotesis dari pengalaman empiris warga, adalah sah-sah saja.

Agar memiliki dasar ilmiah, maka yang sekarang didorong adalah penelitian itu. Namun, harus dipastikan agar tim peneliti merupakan orang-orang independen, yang lepas dari konflik kepentingan. Kerja merekapun harus transparan kepada publik dan dikontrol ketat oleh DPRD.

Jika hal ini tidak dilakukan, maka apa yang ditunjukkan oleh DPRD Manggarai di ruang sidang pada Rabu lalu itu, hanya sekedar bagian dari permainan kata-kata, bukan didasari niat tulus mengatasi masalah di Ruteng.

Upaya segera untuk mengevaluasi keberadaan perusahan itu, adalah bagian dari upaya menyelamatkan masa depan Ruteng dan daerah lain di sekitarnya, mengingat dengan kecanggihan mesin, PT Nampar Nos mengebor hingga kedalaman 75 meter.

Tentu, nurani para anggota dewan lebih melihat kepentingan publik sebagai yang utama, dibanding kepentingan privat perusahan.

Masa depan air di Ruteng, harus dipikirkan sekarang, bukan nanti. Dan itu, tugas mendesak semua elemen.

Anggota DPRD yang jelas punya peran strategis, terkait fungsi kontrolnya terhadap pemerintah. Mereka bisa kapan saja meminta langkah sigap pemerintah terhadap hal ini, karena hal itu dijamin oleh hak mereka.

Sekali lagi, langkah maju dari sekedar pernyataan keras dalam sidang lebih penting. Dan, itu, yang menurut kami, dinanti-nantikan warga Ruteng, entah yang menetap di sana, juga yang berada di diaspora, yang tak mau melihat saudara-saudaranya harus susah payah mencari air, sementara ada sebagian pihak lain yang meraup miliaran rupiah. [Redaksi]