Alfred Tuname

 

Alfred Tuname
Alfred Tuname

Oleh: Alfred Tuname, kolumnis Floresa, pemerhati isu-isu sosial politik

Praktek politik di level lokal seringkali bersinggungan dengan konflik kepentingan. Pengaruh unsur primordial, klan, golongan dan suku masih sangat terasa.

Karenanya, dugaan lahirnya raja-raja kecil di daerah nyaris menjumpai kebenaran. Bahwa figur pemimpin atau elite politik lokal selalu memelihara sekelompok kecil orang, yang dekat dengannya, terutama karena unsur-unsur tadi.

Hal demikian makin kuat ketika didasari dengan pertimbangan politik balas budi, misalnya karena keterlibatan dalam pilkada, menjadi tim sukses dan seterusnya.

Politik lokal pun kian bergerak dalam anomali.Anomali politik lokal semakin real ketika publik mencoba menakar kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Pelayanan publik seringkali akan tersendat apabila berhubungan dengan masyarakat atau kelompok orang yang bukan merupakan bagian dari klan, suku dan keluarga pejabat/elite politik. Selain itu, pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang menjadi basis pemilih (konstituen) kepala daerah atau politisi, biasanya lebih fantastik dibanding daerah-daerah lain yang bukan basis. Artinya, pada konteks politik lokal, takaran proses pembanguan biasanya bermula dari kontestasi politik Pilkada. Ini sudah cerita lama.

Pilkada yang lahir dari semangat reformasi sejatinya adalah usaha untuk mendekatkan pembangunan segala bidang kepada masyarakat. Jaminan akan keadilan dan kesejateraan bersama adalah tujuan dari demokratisasi politik lokal yang termanisfestasi dalam Pilkada atau Pileg. Dalam proses demokrasi lokal, rakyat memilih kepala daerah dan anggota legislatif (DPRD) untuk merumuskan kebijakan publik. Kebijakan itu harus merupakan bagian dari kehendak bersama warga masyarakat.

Ketika kehendak bersama masyarakat itu merupakan bagian dari proses deliberasi politik dalam pemerintahan lokal, maka kebijakan publik harus “hadir untuk semua” dan “diterapkan untuk semua” pula (bdk. Charles Beraf, 2012). Artinya tanpa terkecuali, setiap warga boleh terlibat sekaligus menikmati setiap kebijakan pembanguan daerah. Kebaikan bersama harus dinikmati oleh setiap warga masyarakat, tanpa ada praktik ekslusi.

Akan tetapi, pada realitasnya, proyek politik untuk kebaikan bersama terganjal oleh pragmatisme kepentingan elite-elite politik. Persengkongkolan elite politik dan kelompok kepentingan tertentu membuat kehendak bersama hanya diterjemahkan sebagai “lahir dari semua”, lalu berujung pada prinsip “diterapkan hanya untuk sekelompok orang”.

Dengan memanipulasi rakyat, para elite politik merekayasa proyek kepentingan bersama, dan membuatnya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok tertentu. Politik lokal menjadi busuk dalam pragmatisme politik karena kehendak para elite politik tidak lekat dengan kepentingan umum.

Praktik bagi-bagi proyek yang dilakukan oleh Mateus Hamsi, Ketua DPRD Manggarai Barat (Mabar), Flores, NTT, merupakan contoh nyata pragmatisme politik elite politik lokal. “Banyak proyek-proyek yang jatuh ke orang dekatnya”, demikian terang Ketua Hipmabar-Jakarta, Yosef Sampurna Ngarang (Floresa,16/10/2014). Sebagai seorang Ketua DPRD, Hamsi memiliki psiko-politik dewan yang kuat ketika berhadapan dengan pemerintah daerah. Karena itulah, ia merasa memiliki power untuk “mengontrol” pikiran pemerintah daerah.

Tentu, Mateus Hamsi tidak bekerja sendirian. Praktik bagi-bagi jatah proyek dilakukan secara berjamaah. Ia melibatkan sebagian besar anggota DPRD. Nyaris setiap proyek pembangunan sudah dibagikan kepada keluarga masing-masing anggota DPRD. Pelelangan tender proyek hanyalah sebuah aksi artifisial kepada publik, sebab proyek sebenarnya sudah dimiliki oleh keluarga anggota DPRD.

Celakanya, praktik kronisme dan nepotisme proyek pembangunan di Mabar sudah dianggap biasa dan normal. Seakan-akan praktik busuk itu lazim dalam politik. Inilah banalitas politik di Mabar. Para elite politik lokal pun tidak memiliki rasa bersalah terhadap masyarakat. Di hadapan publik, praktik (mafia) bagi-bagi proyek itu sangat mudah dideteksi. Bahkan, masyarakat nyaris tidak berdaya dengan apa yang mereka lihat. Nalar politik publik pasti “patah arang” ketika dihadapkan dengan nalar politik koruptif elite politik lokal.

Lebih jauh, banalitas politik yang terjadi di Mabar merupakan negosiasi konflik legislatif dan eksekutif atas jalan buntu (deadlock) politik lokal. Pembagian jatah proyek adalah “mahar politik” demi stabilitas politik lokal. Oleh karena itu, situasi politik Mabar nyaris aman terkendali. Ritus politiknya begitu adem, sehingga tampak baik-baik saja.

Nyaris tidak terdengar perayaan kekuasaan demi kesejahteraan masyarakat Mabar an sich. Persoalan penjualan pulau, air bersih, penguasaan daerah pinggir pantai, hilangnya ruang publik, semrawutnya tata kota, masalah pertanian, jalan raya, kemiskinan, tambang dan lain sebagainya luput dari perhatian eksekutif dan legislatif. Tetapi, anggaran pembangunan sudah terserap ke kantong-kantong tambun para anggota legislatif dan eksektif.

Mungkin masyarakat Mabar sedang berkerumun dalam utopia pariwisata dan eksotis pulau Komodo. Sayang, para “pemain” dalam sektor pariwisata ini bukanlah sebagian besar masyarakat Mabar, melainkan keluarga para elite politik, pejabat pemerintah daerah dan para investor. Masyarakat Mabar menjadi penonton belaka, bahkan sebagai turis di rumah sendiri. Entah tanah yang mana lagi harus dijual, atau pantai yang mana lagi harus ditutup bagi publik. Jawabannya ada pada elite politik dan pejabat Mabar.

Rakyat terus menjadi korban permainan politik. Segalanya sudah diambil. Sebagian besar masyarakat Mabar tinggal kerontang yang mendambakan keadilan dan kesejahteraan. Tetapi, sampai kapan harus berdiam diri?