Floresa.co – Menanggapi rilis Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang menyebut 242 anggota DPR RI memiliki rekam jejak buruk, Lucius Karus, peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), menyebut lembaga tersebut sudah jadi mirip “keranjang sampah”.
“DPR sebagai lembaga perwakilan akan sulit berkinerja maksimal dengan jumlah orang bermasalah sebanyak itu. DPR akan menjadi lembaga yang sibuk dengan urusan personal para anggota,” kata Lucius di Jakarta, Rabu (14/10/2014).
Lebih parah lagi, DPR dengan kekuasaan super yang mereka miliki, berpotensial menyalahgunakan wewenang demi membereskan kasus pribadi.
“Saya melihat kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan menjadi sangat tinggi ketika 242 anggota bermasalah. Mereka akan memanfaatkan fungsi-fungsi dewan untuk meloloskan diri dari jeratan masalah,” katanya.
Lusius lebih jauh mengatakan, DPR kemudian menjadi seperti “lembaga pemasyarakatan” dimana orang-orang bermasalah disatukan dalam satu tempat.
Dengan potret buram seperti itu, lima tahun ke depan, DPR, kata dia tak akan banyak memberikan optimisme kepada rakyat.
“Fungsi representasi mereka hampir pasti cacat ketika wakil rakyat itu bermasalah. Saya mengusulkan agar 242 nama yang dirilis Kontras disebarkan ke dapil masing-masing. Dengan itu diharapkan agar konstituen sendiri mendesak pencabutan mandat wakil yang mereka pilih saat pemilu,” katanya.
Hanya hukuman dari konstituen, kata dia, yang bisa memberikan efek jera pada anggota DPR yang bermasalah.
“Walaupun mekanismenya tak diatur tegas oleh UU, tapi penolakan dari konstituen akan mendorong langkah nyata dari parpol untuk melakukan pemecatan,” katanya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, laporan KontraS yang dirilis Selasa kemarin menyebutkan, 242 anggota DPR periode 2014-2019 yang memiliki catatan buruk itu diduga terlibat dalam sejumlah kasus, dari kasus pelanggaran HAM sampai kasus korupsi.
