Ruteng, Floresa.co – Perjuangan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) St. Paulus Ruteng menjadi universitas dinilai tanpa dukungan serius dari pemerintah daerah Kabupaten Manggarai.
Salah satu faktor penghambat terwujudnya sekolah tinggi ini menjadi sebuah universitas adalah pemerintah di kabupaten itu tidak memiliki kemauan politik.
Kritikan ini disampaikan Boni Hargens, pengamat politik saat hadir sebagai panelis pada seminar nasional sehari yang diadakan oleh Yayasan St Klaus Kuwu, Sabtu (27/9/14).
“Tadikan, bicarakan STKIP menjadi universitas. Jangan percaya omongan-omongan bohong,” tegas Hargens di depan ratusan peserta seminar di aula SMP/SMA St.Klaus Kuwu.
Ia menyampaikan hal tersebut, usai Wakil Bupati Manggarai, Deno Kamelus, panelis lainnya merekomendasikan salah satu peluang pendidikan di Manggarai yaitu STKIP Ruteng menjadi Universitas dan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Kata Deno, dalam memajukan pendidikan di Manggarai, selain perjuangan STKIP Ruteng menjadi universitas, juga perlu membentuk forum kordinasi pendidikan yang melibatkan pemerintah, LSM, Gereja, masyarakat, akademisi, dan lain-lain.
Selain itu, jelasnya, perlu membuat Perda dan MoU antara pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan.
Menurut Boni, perjuangan STKIP Ruteng menjadi universitas sejak tahun 2005 sudah masuk dalam nomenklatur di Departemen Pendidikan. Tetapi penghambatnya, tegas Hargens, tidak ada dukungan serius dari pemerintah daerah.
“Seharusnya pemerintah daerah memberikan tekanan. Apa sih susahnya, datangi Komisi IX. Di sana, ada anggota DPR. Bicarakan hal ini dan komunikasikan,” ungkapnya.
Seminar dalam rangka merayakan pesta perak 31 tahun Yayasan Pendidikan St. Klaus Kuwu mengambil tema “Jati Diri Pendidikan Katolik”, dengan moderator Romo Inosensius Sutam Pr.
Selain Boni dan Kamelus, panelis lain adalah Ketua Yayasan Sukma Keusukupan Ruteng Pastor Edi Manori dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Aloisius Min.
