Benny Kabur Harman, Salah Satu Bakal Calon Gubernur NTT Periode 2018-2023.
Benny Kabur Harman
Benny Kabur Harman

Floresa.co – Politikus Partai Demokrat Benny Kabur Harman (BKH) dicecar sejumlah pengguna media sosial Facebook pasca putusan partainya untuk walk out dalam sidang paripurna pengesahan UU Pilkada, Jumat dini hari tadi (26/9/2014).

Benny yang merupakan Anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Timur I (Flores, Lembata dan Alor) menjadi juru bicara Demokrat dalam sidang yang diwarnai perdebatan alot.

Meski putusan walk out tentu saja bukan berasal dari Benny sendiri, namun perannya sebagai juru bicara partai membuat ia menjadi sasaran kekecewaan pengguna media sosial pada UU ini, yang akan mengakhiri Pilkada Langsung dan diganti dengan Pilkada oleh DPRD.

Pantauan Floresa, pemilik akun Facebook Ence Floriano misalnya mengungkapkan rasa kecewanya pada status di dindingnya.

“Benny Harman yang selama ini saya pikir sebagai orang yang demokratis dan berpihak pada rakyat ternyata sama saja. Saya jadi menyesal karena beberapa kali turut serta memilihnya jadi wakilku di Senayan”, tulis Ence.

Ia melanjutkan, “Demokrat memang Parpol yang suka bersandiwara. Sudah terlalu sering parpol ini bersandiwara sampai pola bersandiwaranya yang itu-itu saja dan dengan mudah diketahui”.

“Alasan Demokrat bahwa 10 permintaannya tidak dimasukkan ke dalam draft UU membuat mereka walk out dari proses voting. Secara logis, demokrat pasti tahu, kalau Demokrat walk out pasti Koalisi Merah Putih dengan opsi Pilkada oleh DPRD akan menang”, demikian menurut Ence.

Sementara itu, pemilik akun Gabriel Gabriel mencurahkan isi hatinya di grup “Suara Rakyat Manggarai Timur”.

“Benny K Harman, pimpin anggota DPR RI dari Partai Demokrat walk out dalam rapat paripurna semalam. Hasilnya, kubu pendukung pemilihan kepala daerah lewat DPRD menang telak. Orang yang kita pilih ini, begini sikapnya. Sangat mungkin, ini adalah bentuk cuci tangan Demokrat dan BKH”, tulisnya.

“ Jika semuanya adalah efek kekalahan Koalisi Merah Putih dalam Pilpres, maka BKH adalah satu dari mereka yg hanya mau menang sendiri,” tegas Gabriel.

Pemilik akun lain Ryan Dagur di statusnya, ia menulis, “Tampaknya Benny K Harman sedang bermimpi jadi Gubernur NTT”, katanya.

Benny, yang lahir di Manggarai, memang maju dalam Pilgub NTT pada tahun lalu, namun ia kalah telak karena jumlah suara yang ia raih berada di posisi juru kunci. Dengan Pilkada oleh DPRD diperkirakan peluangnya untuk bisa lolos terbuka lebar, dibandingan dengan Pilkada langsung.

Status Ryan mendapat respon beragam. Pemilik akun Theopillus Bela menulis, “Saya kira si Benny boleh bermimpi demikian karena duit nya kan banyak sekali, bukan hanya buat ukuran orang Manggarai , tapi buat kaliber nasional orang Manggarai ini termasuk sukses besar dalam menampung duit (hanya kita seng tahu dari mana itu semuanya ?).”

Putusan diakhirinya Pilkada langsung memang terjadi di tengah harapan besar publik, agar rakyat tetap boleh berpartisipasi dalam pesta demokrasi, Pilkada.

Karena itu sebelum putusan tadi pagi, sejumlah elemen terus mendesak DPR untuk mendengarkan aspirasi rakyat, bukan mengikuti kehendak segelintir partai.

Di Yogyakarta misalnya, laporan koresponden Floresa, Evan Lahur, pada Kamis sore kemarin sejumlah elemen mahasiswa Persatuan Keluarga Mahasiswa Jogyakarta (PKMJ) melakukan aksi turun ke jalan.

PKMJ merupakan gabungan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang St. Thomas Aquinas Yogyakarta, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Yogyakarta, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan beberapa perwakilan dari kampus seperti Badan Esekutif Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Ahmad Dahlan (UAD), BEM Ikstiper, BEM Amikom, BEM Respati dan beberapa simpatisan yang sempat hadir.

Julio Hutabarat selaku koordinator umum aksi mengatakan, aksi ini merupakan wujud keresahan mereka.

“Kita turun ke jalan untuk mengkritisi alasan dimunculkannya RUU Pilkada ini sebagai suatu pamacungan hak demokrasi rakyat” katanya.

Ia menambahkan, alasan mahalnya biaya Pilkada langsung tidaklah fundamental. Yang menjadi pokok utama permasalahannya ialah perbaikan regulasi, bukannya sistem yang menjadi perdebatan panjang selama ini.

Romy Lalung, selaku Presidium Gerakan Masyarakat PMKRI Cabang Yogyakarta menambahkan, “Hak rakyat dalam undang-undang ini dirampas oleh kepentingan partai politik.”

Namun, desakan demikian pada akhirnya dinafikan oleh DPR anggota Koalisi Merah Putih dan Partai Demokrat yang memainkan praktek politik cuci tangan dalam sidang paripurna tadi pagi.

Dan, BKH adalah salah satu tokoh kunci yang oleh banyak pihak dianggap sukses memainkan perannya dalam drama perdebatan, sebelum akhirnya, ia memilih walk out, hal yang kemudian membuat ia dan rekan separtainya disambut tawa dan eskpresi bahagia oleh anggota partai Koalisi Merah Putih.