YOGAOleh: Ryan Dagur,  alumnus STF Driyarkara, Jakarta. Saat ini bekerja di UCA News. Tulisan ini pendapat pribadi.

Tampaknya ada gejala yang sama yang dialami oleh mereka yang menyuarakan keperihatinan terhadap masalah tambang di Kabupaten Manggarai Timur, NTT.

Ada perasaan kekecewaan mendalam terhadap respon pihak pemerintah, terutama Bupati Yosep Tote dan Wakil Bupati (Wabub) Andreas Agas.

Itu tidak saja dialami oleh para aktivis, entah dari pihak gereja, LSM, kalangan mahasiswa, maupun masyarakat umum yang merasa peduli pada isu ini.

Pasalnya, sejumlah aksi dan pernyataan yang menuntut munculnya langkah arif dari dua pejabat ini, sia-sia.

Yang kemudian keluar dari mulut bupati dan wabup menanggapi desakan untuk “berpikir arif soal kebijakan tambang”, adalah ada upaya cuci tangan.

Kalau tidak, menganggap masalah yang kini terjadi sebagai hal yang biasa, karena itu merasa tidak perlu langkah strategis yang sesegera mungkin harus diambil.

Bupati Tote misalnya pernah menyampaikan pernyataan yang menurut saya, sangat murahan. Itu terjadi kala ia menyebut masalah tambang antara warga di Kampung Tumbak, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda dengan PT Aditya Bumi Pertambangan sebagai masalah antara warga dan investor.

“Kalau masalah tanah itu urusan masyarakat dan investor, pemerintah hanya memediasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya, Kamis, 7 Agustus lalu.

Pernyataan demikian, selain mengungkap kebobrokan cara berpikir Bupati Tote, juga mengungkap pola lama bupati ini dalam menyikapi persoalan, yaitu melempar tanggung jawab.

Yang menggelikan, mengapa ia, sebagai pejabat yang menerbitkan IUP pada 2009 dengan luas lahan konsesi 2.222 ha, dengan enteng menganggap persoalan selesai, pasca penerbitan IUP itu?

Hal ini menyentuh soal yang lebih mendasar tentang bagaimana seorang pemimpin melihat rakyat yang ia pimpin.

Pernyataan Bupati Tote tampaknya menunjukkan, ia tak melihat rakyat sebagai subjek yang harus ia hargai hak-haknya, sebagaimana ia menghargai dirinya sendiri dan orang-orang dekatnya.

Ia tampaknya menatap mereka sebagai objek, yang meskipun jadi korban atas kebijakan yang ia buat, tapi kesadarannya untuk merasa bertanggung jawab, tidak sedikitpun muncul.

Asumsi ini bukan tanpa alasan logis. Sikapnya hingga sekarang menanggapi masalah Tumbak kiranya mengafirmasi hal itu. Ia tidak merasa diri terpanggil untuk mencari solusi yang memperhitungkan kehidupan warga yang menjadi korban.

Padahal, dua warga Tumbak sudah dipenjara sebagai buntut dari konflik dengan PT Aditya. Belum lagi 21 warga yang sempat diperiksa polisi karena dianggap menghalang-halangi aktivitas perusahan. Dan, laporan sejumlah media menunjukkan adanya potensi konflik horizontal, yang bisa mencuat sewaktu-waktu antara kelompok pro dan kontra tambang.

Saya sejatinya merindukan bupati yang menatap persoalan Tumbak sebagai gugatan terhadap dirinya sendiri (hati nuraninya), cara berpikirnya, juga pola kepemimpinannya, dan lebih dari itu pada moralitasnya yang pasti akan bersentuhan langsung dengan tanggung jawab imannya.

Respon bupati saat ini, sungguh menghilangkan harapan akan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik.

Wakil Bupati Andreas Agas, sama saja. Satu contoh berikut bisa diambil. Terhadap keluhan seorang ibu dari Tumbak dalam audiensi di Kantor Bupati, Rabu, 17 September yang lalu, yang menyatakan, sangat kecewa pada pemerintah dan menyebut pemerintah tidak melindungi masyarakat, ia segera menjawab, “Itu tidak benar. Tugas pemerintah melindungi rakyat.”

Padahal, apa yang disampaikan ibu itu adalah artikulasi dari pengalamannya sehari-hari.

Saya sepenuhnya sepakat dengan apa yang disampaikan Romo Edi Menori Pr dalam Facebook-nya menanggapi peristiwa itu.

“Menyedihkan tentunya, rakyat sudah terang-terangan menjerit dan meratap, tapi pemerintah dengan angkuh mengatakan tidak terjadi apa-apa”, tulis Romo Edi yang hadir saat audiensi warga dengan Wabub Agas.

Saya lebih setuju lagi pada lanjutan tulisannya: “Pemerintah model begini, tidak punya kepekaan dan kepedulian terhadap rakyatnya. Ini tipe pemimpin yang sejatinya tidak punya nurani. Anehnya, terhadap keluhan ibu ini, pak wakil sangat kecewa. Ini contoh pemimpin yang tidak reflektif, jarang tengok kedalam dirinya untuk menilai apa yang sudah dibuat untuk rakyat dan mengapa rakyat secara terus terang mengatakan ‘kami tidak dilindungi pemerintah’”.

Apa yang ditulis Romo Edi, juga mewakili keperihatinan mereka yang merasa tak bisa memahami, mengapa akhirnya dipimpin oleh pejabat yang tak memiliki kepekaan moral dan tak tak melihat jabatan sebagai panggilan untuk mengabdi, bukan pada kepentingan diri sendiri, tetapi pada kebaikan semua orang.

Pada titik ini, saya sangat mendukung langkah mahasiswa di Kupang, yang pada Senin kemarin mengusung peti mati untuk Bupati Tote, dan tentu saja Wakilnya Agas, meski namanya tak dicatat dalam peti itu.

Di balik peti mati itu, tentu  ada pesan penting: jika tak mau dianggap mati, datanglah ke Tumbak. Cukup sudah warga yang datang ke kantor bupati.

Tapi, itu akan terjadi, kalau (nurani) Pak Bupati dan Pak Wabup memang tidak benar-benar mati.