Floresa.co – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, PDI-P memberikan kepercayaan penuh kepada presiden terpilih Joko Widodo untuk menyusun kabinetnya. Partai, kata Tjahjo, tak akan mencampuri dan mengganggu proses pembentukan kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.
“PDI Perjuangan ikut saja apa yang akan jadi keputusan presiden terpilih Pak Jokowi soal arsitektur kabinet,” kata Tjahjo, seperti yang diberitakan Kompas.com, Rabu (27/8/2014).
Soal adanya perdebatan tentang wacana perampingan kabinet yang akan dilakukan Jokowi, Tjahjo tak banyak memberikan komentar. Ia yakin Jokowi mampu untuk membentuk kabinet yang efektif.
“Yang saya tahu, Pak Jokowi dengan tim sedang menyusun arsitektur kabinet yang efektif dan efisien mendukung sistem pemerintahan,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi telah menyiapkan tiga opsi kabinet yang akan bekerja dalam pemerintahannya. Ketiga opsi tersebut disusun oleh Jokowi bersama Tim Transisi.
Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan, opsi pertama yakni status quo, di mana jumlah kementerian yang akan mengisi kabinet yang akan datang sama dengan jumlah kementerian yang ada saat ini. Hanya saja, kata Andi, ada sejumlah kementerian yang nantinya akan berubah nama. Andi mengatakan, opsi ini menjadi pertimbangan karena anggaran yang dimiliki pemerintah dalam kurun waktu Oktober-Desember 2014 sangat terbatas. Dengan demikian, tidak dimungkinkan terjadinya restrukturisasi kelembagaan.
Opsi kedua, jelas Andi, Jokowi ingin jumlah kementerian yang ada menjadi 27 kementerian. Opsi itu dilakukan dengan mempelajari UU Kementerian Negara, di mana terdapat tiga menteri koordinator yang mengatur kinerja kementerian yang ada. Ketiga kementerian koordinator itu adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Dalam Negeri.
Sedangkan opsi ketiga dibagi menjadi dua, yakni opsi 3A dan 3B. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada jumlah kementerian yang ada. Opsi 3A terdapat 20 kementerian, sedangkan opsi 3B terdapat 24 kementerian. Kendati demikian, Andi tak menyebutkan, kementerian apa saja yang dipangkas pada opsi ketiga ini.
