Floresa.co – Pernyataan Bupati Manggarai Timur (Matim), Yosep Tote pekan lalu, di mana ia menyebut persoalan tambang di Tumbak, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda sebagai urusan antara investor dan masyarakat menuai kecaman keras dari sejumlah pihak.
Tote dianggap sedang melakukan upaya cuci tangan terhadap persoalan di Tumbak yang sedang memanas, padahal seharusnya sebagai kepala daerah ia merasa bertanggung jawab terhadap setiap persoalan di wilayahnya.
Sebagaimana dilansir Floresa.co, Kamis (7/8/2014), Tote mengingatkan semua pihak untuk tidak berburuk sangka terhadap Pemda Matim dan menyatakan, pihaknya sebatas memfasilitasi dengan memediasi dan mencari solusi agar tidak terjadi konflik antara sesama masyarakat dan juga antara masyarakat dan investor tambang.
Fasilitasi persoalan yang terjadi di Tumbak, jelas Tote, sudah dilakukan oleh Pemkab Matim. “Sebelum ada desakan dari pihak lain, Pemerintah Matim sudah lakukan mediasi terkait persoalan di Tumbak. Kalau masalah tanah itu urusan masyarakat dan investor, pemerintah hanya memediasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Pastor Peter C Aman OFM, Direktur JPIC-OFM Indonesia mengatakan, seorang bupati tidak bisa menjadi seperti Pilatus yang hanya mencuci tangan dan melepas tanggungjawab dengan meminimalisir perannya sekedar melakukan mediasi.
“Memediasi dalam kasus tambang di Matim sama dengan kerja calo. Serendah itukah tugas dan tanggung jawab bupati untuk kehidupan dan masa depan masyarakat Matim?”, kata Pastor Peter kepada FP, Rabu (12/8).
Ia menjelaskan, Tote tampaknya terlalu sibuk sehingga tidak bisa memikirkan persoalan penderitaan rakyat dengan nurani yang bening serta dengan tanggung jawab moral, sosial dan politis sebagai seorang bupati.
“Padahal, ia dipilih dengan maksud memajukan masyarakat Matim dalam segala aspek kehidupan, agar masyarakat bisa merasakan keadilan”, jelasnya.
Persoalan perampasan tanah pertanian rakyat di lokasi tambang, kata dia, bukan fantasi, tetapi fakta. “Masyarakat petani yang kehilangan tanah adalah masyarakat menuju kehancuran dan kepunahan,” tegas imam fransiskan ini yang juga Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta.
Tote, dalam pernyatannya yang mendapat beragam reaksi di grup media sosial Facebook juga menyebut, sejak dirinya dilantik, belum ada izin produksi tambang yang baru di Kabupaten Matim dan yang ada hanya penyesuaian izin yang dikeluarkan sebelum dirinya menjabat sebagai bupati.
“Yang ada hanya penyesuaian administrasi terhadap izin lama. Kita hanya keluarkan izin penelitian untuk melihat kekayaan yang ada di dalam perut bumi. Untuk izin produksi nanti harus persetujuan masyarakat dan pertimbangan DPRD. Jadi jangan curigai yang tidak-tidak. Tidak ada yang sembunyi. Hasil pertambangan untuk daerah Matim sebesar Rp 12,5 miliar setiap tahun,” tegas Tote.
Namun, kata Pastor Peter, menyebut pembaruan izin yang masa berlakunya selesai hanya sekedar “penyesuaian” administrasi memperlihatkan tidak cermat dan gegabahnya Tote.
Kata dia, Tote menyepelekan persoalan pasca tambang. “Ini berarti Yosep Tote belum ke lokasi tambang di Serise dan Satarteu, yang sudah berlobang dan rusak sehingga tidak mungkin musim tanam berikut petani bisa menanam di sana”, katanya.
“Mungkin yang mulia bupati Yosef Tote berpikir bahwa menggali mangan sama dengan gali singkong. Ini memprihatinkan. Bagaimana bisa pejabat publik punya cara berpikir seperti ini,” jelasnya.
Edi Danggur, advokat dan Dosen Hukum di Universitas Atma Jaya Jakarta juga mengaku miris dengan pernyataan Tote.
Terkait klaim pendapatan 12,5 miliar untuk daerah dan pengakuan bahwa yang ada di Matim hanya izin eksplorasi, kata Edi, sangat aneh.
“Kalau kita berangat dari alur pernyataan bupati, mungkinkah hanya dengan memberikan izin penelitian untuk melihat kekayaan yang ada di dalam perut bumi Matim, investor berani keluarkan uang besar Rp 12,5 miliar”, katanya.
Lazimnya, kata dia, hasil tambang baru didapatkan kalau sudah ada izin produksi.
“Tapi mengapa di Matim menjadi aneh. Belum ada izin produksi sebagaimana dikatakan bupati, tetapi sudah ada pendapatan belasan miliar. Logikanya bagaimana?”
Ia menegaskan, aneh bahwa bupati tidak menolak menerima uang Rp 12,5 miliar per tahun dari investor, jika benar bupati belum memberikan izin produksi kepada mereka.
Hal lain yang juga ia anggap aneh, Tote mengatakan, persetujuan masyarakat dan DPRD baru boleh diminta kalau sudah berupa izin produksi. “Itu aturannya dari mana”, tegasnya.
Sementara itu, Ferdy Hasiman, penulis buku Monster Tambang mengatakan, pernyataan Tote sangat konyol dan makin menunjukkan keberpihakannya pada investasi tambang tanpa memikirkan masyarakat yang menolak tambang.
“Ini membuat rakyat penolak tambang di Matim bukan lagi ada pada level mencurigai bupati, tapi rayat percaya bupatilah yang bermain di balik kasus tambang, seperti di Tumbak”
Menurut Ferdy, Tote bersatu hati dengan para mafia tambang dan investor tambang untuk mencari untung.
“Dalam kasus Tumbak, bupati mau tidak mau harus mengorbankan rakyat, karena IUP sudah dikeluarkan dan bisa jadi ada dana yang mengalir ke kantong perjabat daerah,” kata peneliti di Indonesia Today ini.
Berdagang IUP bagi bupati di zaman otonomi daerah, kata dia, sudah lazim.
“Hanya saja aparat penegak hukum selalu gagal meninvestigasi lebih dalam soal konspirasi ini”, ungkapnya.
Ia menambahkan, investasi tambang di Matim menjadi bukti bahwa Tote tidak punya rancangan pembangunan yang jelas untuk menata Matim ke arah yang lebih baik.
“Ia lebih suka menjual tanah rakyat ke investor tambang, hanya untuk memuluskan kepentingan politik. Saya berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit izin-izin tambang di Matim dan kajiannya diserahkan ke aparat penegak hukum”, tegas pemuda asal Matim ini. (Sumber: Flores Pos, 14 Agustus 2014)
