BerandaPOLITIKImparsial: Putusan Janggal PN...

Imparsial: Putusan Janggal PN Ruteng Bagian dari Mafia Peradilan

Poengky Indarti, Direktur Eksekutif Imparsial
Poengky Indarti, Direktur Eksekutif Imparsial

Floresa.co – Poengky Indarti, Direktur Eksekutif The Indonesia Human Rights Monitor (Imparsial), lembaga HAM terkemuka berbasis di Jakarta menilai, vonis janggal yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Ruteng, Kabupaten Manggarai terhadap dua petani asal Kampung Tumbak merupakan bagian dari mafia peradilan.

“Saya menduga ini ada kaitan dengan mafia peradilan, yaitu membela yang bayar”, kata Poengky kepada Floresa.

Ia menyatakan, sangat aneh para penyidik tidak tahu bahwa delik dalam Pasal 335 ayat 1 KUHP yang menjadi acuan vonis 3 bulan penjara sudah dicabut Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sangat memalukan menggunakan delik yang sudah dicabut untuk memidanakan masyarakat adat yang membela hak-haknya atas tanah adat”, tegas Poengky.

Ia menjelaskan, Pasal 335 ayat 1 memang dikenal sebagai pasal karet.

“Karena subjektivitas penegak hukum sangat tinggi dan pada zaman kolonial sering digunakan penguasa kolonial untuk memberangus perlawanan warga pribumi,” katanya.

Sebelum dicabut MK, pasal ini biasanya hanya digunakan untuk menakut-nakuti karena sesungguhnya pembuktiannya sulit.

“Oleh karena itu jika pada saat ini pasal tersebut masih diberlakukan, ada hakim yang berani sampai memutus bersalah dan memberi vonis 3 bulan penjara, saya menduga ini ada kaitan dengan mafia peradilan”, jelasnya.

Menurut Poengky, korban putusan hakim ini harus segera melapor pada inspektorat dan pimpinan 3 institusi yakni kepolisian (Kapolri), kejaksaan (Jaksa Agung) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

“Para hakim juga mesti dilapor ke Komisi Yudisial”, katanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, tiga hakim di PN Ruteng memvonis penjara 3 bulan Rikardus Hama (52) dan Adrianus Ruslin (38), petani asal Kampung Tumbak, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur.

Mereka divonis pada Kamis 24 Juli lalu dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Richmond PB Sitoreos serta hakim anggota Yudha Himawan dan Arief Mahardika.

Rikardus dan Adrianus dinyatakan melanggar delik “perbuatan tidak menyenangkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat 1 KUHP. Padahal, MK sudah mencabut delik tersebut lewat Putusan No 1/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada 16 Januari 2014 lalu.

Ikuti terus info kasus tambang Tumbak dalam topik: Prahara Tambang Tumbak

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga

Wawancara Suster Virgula SSpS: “Percaya Sepenuhnya Kepada Tuhan”

Floresa.co - Nama Sr Virgula Schmitt SSpS (87) sangat akrab bagi...

Begini Cara Buat Kandang Babi Sederhana, Tapi Bebas Bau dan Lalat

Floresa.co - Sebagian besar keluarga di Nusa Tenggara Timur (NTT) memelihara babi....

Pastor John Prior: Vatikan Harus Buka Hasil Penyelidikan Kasus Moral Kaum Klerus

Floresa.co - Pastor John Mansford Prior SVD, dosen di Sekolah Tinggi...

“Anak-anak Kami Lapar,” Keluh Petani di Manggarai Barat yang Terancam Gagal Tanam Karena Bendungan Rusak

Bendungan Wae Cebong merupakan sumber air bagi irigasi untuk ratusan hektar sawah di area Persawahan Satar Walang, milik warga Desa Compong Longgo, desa yang berjarak 14 kilometer ke arah selatan dari Labuan Bajo.

Babi Makin Tambun, Dompet Anda pun Bertambah Tebal

Floresa.co - Selain kandang, aspek yang tak kalah penting ketika memelihara babi...

“Pak Jokowi, Bunuh Saja Kami,” Protes Warga Labuan Bajo yang Kembali Hadang Penggusuran Lahan oleh BPO-LBF

"Kami tidak sedang berdemontrasi, tetapi (sedang) pertahankan tanah kami," kata warga.

Warga dan BPO-LBF dalam Polemik Bowosie: Hidup Rentan di Moncong Negara

"Membaca kasus Racang Buka, kita dapat menarik benang merah antara dominasi negara neoliberal dan penghancuran ruang hidup warga. Maraknya investasi sektor privat menunjukkan bahwa negara tidak lagi menjadi wadah penjamin kesejahteraan, tetapi malah menjadi racun bagi hidup warganya."

Kami Cemas dan Takut Karena Proyek Ini Terus Dipaksakan, Kata Warga Wae Sano di Hadapan Bank Dunia

"Kami yakin bahwa Bank Dunia tidak ingin terlibat dalam proses pembangunan yang penuh dengan intimidasi dan potensi kekerasan,” demikian pernyataan warga.