Jakarta, Floresa.co – Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah membuka partisipasi publik dalam menyusun kabinet. Partisipasi publik ini diwujudkan melalui pembuatan dan pembukan akun facebook dengan nama “jokowi center”. Akun ini khusus didesain untuk meminta pendapat dan masukan dari publik untuk memilih siapa yang pantas menjadi pembantu presiden dan wakil presiden dalam masa kepemerintahannya.
Dalam akun tersebut diunggah lembaran yang diberi nama Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR). Tertulis, para relawan merasa perlu terus mengawal perjalanan politik Jokowi-JK dengan berbagai cara setelah dinyatakan sebagai pemenang Pilpres.
“Pemilihan menteri memang hak prerogatif Presiden. Namun bukan berarti rakyat tidak bisa berpartisipasi,” demikian isi pesan tersebut.
Akun ini telah menyediakan 34 daftar pos kementerian. Masing-masing pos ada tiga calon. Ada pula opsi untuk mengisi sendiri nama tokoh di luar tiga calon yang ada.
Saat dikonfirmasi, Jokowi membenarkan jika laman itu dibuat oleh timnya. Namun, Jokowi menolak jika disebut telah serius mencari sosok yang tepat untuk mengisi kabinet.
“Ini baru minta masukan saja. Ndak apa-apa kan?” ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (24/7/2014) siang.
Jokowi memastikan bahwa yang duduk di kabinet harus memenuhi kriteria yang disusun bersama partai-partai pendukungnya. Jokowi juga memastikan mereka yang mengisi kabinetnya memiliki latar belakang profesional, baik dari partai politik, maupun dari unsur lain.
Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti KontraS, ICW, Imparsial, LBH, dan organisasi lainnya mendesak Jokowi-JK untuk melakukan konsultasi publik dalam menjaring orang-orang yang akan duduk di kabinet.
“Kemenangan Jokowi-JK adalah kemenangan rakyat, bukan kemenangan elite partai politik. Karenanya, Jokowi-JK harus melakukan konsultasi publik dalam menjaring orang-orang yang duduk di kabinet. Konsultasi publik ini merupakan wujud pelibatan publik yang telah mememangkannya,”tutur Koordinator KontraS Haris Azhar di kantornya pada Rabu (23/7/2014).
Organisasi sipil ini juga sempat menyentil sejumlah kriteria menteri, seperti bukan penjahat dan pelanggar HAM, penjarah lingkungan hidup atau alam, koruptor atau terindikasi koruptsi, berkualitas dan berintegirtas.
