Maksi Ngkeros Siap Afiliasi Program Pemerintah dengan Hasil Sinode Keuskupan Ruteng

0
566
Maxi Ngkeros
Maxi Ngkeros
Maxi Ngkeros

Ruteng, Floresa.co – Maksi Ngkeros, salah satu bakal calon bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2015-2019 menyatakan, bila dirinya terpilih, akan berupaya menggabungkan (afiliasi) program pemerintah daerah dengan hasil sinode Gereja Katolik di Keuskupan Ruteng.

Menurutnya, selama ini, Pemkab Manggarai dalam seluruh program kerja tidak pernah memasukan hasil sinode sebagai salah satu kekuatan utama pelaksanaan pembangunan daerah.

Padahal, kata dia, hasil rekomendasi dan keputusan dalam sinode merupakan program cerdas karena berbasis pada riset keluhan umum dan pengalaman langsung masyarakat akar rumput.

“Satu kekuatan utama juga sebenarnya adalah para tokoh-tokoh umat dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kekuatan ini kalau kita berinteraksi dengan baik maka dia akan membantu pemerintah,” tutur Maksi saat diwawancarai Floresa, di Ruteng, Sabtu (31/5/2014).

Karena itu, ia berkomitmen akan membuat program pembangunan secara partisipatif, salah satunya sesuai dengan hasil sinode.

Hasil sinode kata dia, akan diafiliasi dengan program pemerintah dalam Musrenbang.

“Masyarakat kita sekarang ini lebih banyak percaya pada tokoh-tokoh agama. Kalau pemerintah bekerjasama dengan tokoh agama dalam bersosialisasi program pemberdayaan maka ini akan berjalan dengan baik,’’ harapnya.

Selain itu, jelas Maksi, konsep Otonomi Daerah sudah dipilahkan ke dalam 3 komponen utama yang wajib dijaga keberimbangannya antarsatu dengan yang lain. Komponen-komponen tersebut antara lain; kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan peningkatan daya saing.

Ketiganya, kata dia, bermuara pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

”Credo ( singkatan dari Christan Rotok [Bupati Manggarai saat ini] – Deno Kamelus [ wakil bupati]) sudah membuka infrastruktur, tapi yang harus kita pikirkan juga soal dampak langsung terhadap tingkat perekonomian. Masih ada kesenjangan antara pendapatan per kapita masyarakat kota dan desa,” tutur Asisten II Bupati Manggarai Timur itu.

Hal ini disebabkan adanya kemudahan infrastruktur tanpa ada program pemberdayaan. Dampaknya, aktivitas dan peredaran uang paling tinggi hanya ada di kota.

Dia juga berkomitmen agar ke depan lebih banyak menerapkan program pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas infrastruktur pembangunan sebelumnya.

“Benar bahwa proyek-proyek pembangunan ada di desa, tetapi semua pelaku-pelakunya itu orang kota. Sehingga uangnya kembali ke kota. Masyarakat di desa itu tidak menikmati dampak dari pembangunan”, katnya.

Ia menambahkan, “Kalau kita mau meningkatkan pendapatan per kapita secara riil maka program pemberdayaan itu harus digalakan dan dinomorsatukan.’’

Advertisement
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini