Kupang, Floresa.co – Bupati Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Yoseph Lagadoni Herin mengatakan, Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) bersedia membantu pelaksanaan Program Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas) di daerah itu.
“Dukungan yang akan diberikan lembaga internasional itu adalah penguatan kapasitas para pengelola program Gerbang Emas di tingkat desa,” katanya seperti dilansir Antara, saat menjelaskan hasil pertemuan dengan Direktur AIPD Jessica Ludwing Maaroof, Jumat (2/5/3014)
Dalam pertemuan itu, kata dia, Direktur AIPD Jessica menilai gerakan membangun ekonomi masyarakat (Gerbang Emas) Kabupaten Flores Timur adalah kebijakan yang sangat strategis dalam percepatan penghapusan kemiskinan di daerah itu.
Karena itu, lembaga itu berkomitmen untuk turut terlibat dalam program tersebut, terutama dalam urusan penguatan kapasitas para pengelola di tingkat desa.
“Sesungguhnya program AIPD akan berakhir pada 2015. Saat ini pihaknya sedang mendesain program yang baru tetapi setelah mendengar penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur, selaku pimpinan program, Direkur AIPD langsung menyatakan kesediaan untuk terlibat,” kata Lagadoni mengutip Jessica.
Keterlibatan itu, kata dia, minimal dalam bentuk “pilot project” sampai tahun 2015, yang nantinya akan diteruskan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
Secara terpisah, Asisten Direktur AIPD NTT, Ardanti yang selama ini berdomisili di NTT mengatakan bahwa sudah lama mendengar tentang Program “Gerbang Emas” di Flores Timur.
Namun baru memahami dengan lebih baik setelah mendapat penjelasan langsung dari Bupati Flotim, Yoseph Lagadoni Herin.
“Dalam waktu dekat, saya dan tim akan turun langsung ke Flores Timur untuk melakukan pembicaraan teknis dengan Bappeda, BPMPD, Dinas Koperasi dan pimpinan SKPD terkait,” katanya menjelaskan.
Dia mengatakan jika memungkinkan, maka AIPD akan langsung terlibat dalam membantu program itu dalam tahun 2014 ini juga.
Program Gerbang Emas diluncurkan Bupati Flores Timur Yoseph Lagadoni Herin pada 22 Juli 2013, dengan sasaran 19 desa yang tersebar di 19 kecamatan sebagai pilot project.
Dalam program ini, pemerintah mengalokasikan anggara sebesar Rp 250 juta per desa untuk usaha ekonomi produktif.
